Pedagang Bakso Dapat Prioritas Beli Rumah Rp75 juta dari BTN

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) memastikan komitmennya untuk memberikan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mikro senilai Rp75 juta per unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal.

Direktur Utama BTN Maryono mengungkapkan, fasilitas KPR ini disiapkan bagi para pekerja sektor informal yang terhimpun dalam bentuk komunitas untuk membeli rumah baru, rumah bekas, hingga renovasi rumah.

"Nanti belinya berdasarkan komunitas. Misalnya komunitas pedagang bakso, pedagang martabak, dan lainnya, itu maksimal Rp75 juta," jelas Maryono di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu (25/1).

Maryono mengatakan bahwa BTN akan menggandeng sesama perusahaan pelat merah, yakni Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) untuk bekerjasama menyediakan rumah murah bagi pekerja informal.

"Rumahnya nanti akan dibangun oleh Perumnas. Sekarang, kita gandeng Perumnas untuk cari harga lahan yang murah," imbuh Maryono.

Sementara itu, Perumnas menyatakan siap untuk membangun sinergi antara perusahaan BUMN bersama dengan BTN dalam hal pemberian KPR mikro.

Pilihan Redaksi BTN Tawarkan Kredit Rumah Bagi 7 Perusahaan Pelat Merah Lahan Terbatas, Perumnas Cuma Bangun 30 Ribu Unit Rumah Bank Dunia Punya US$197 juta untuk Bangun Rumah Murah Jokowi

"Selama ini, yang tidak punya slip haji susah dapat KPR. Nah, itu yang akan BTN fasilitasi, produknya pakai produk kita salah satunya," ujar Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Perumnas, Hakiki Sudrajat pada kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan adanya program KPR mikro untuk sektor informal mulai tahun ini.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus mengatakan, skema ini disebut sebagai bantuan pembiayaan perumahan berdasarkan tabungan. Di dalam skema ini, pemerintah akan membebaskan biaya uang muka, yang dipatok 30 persen dari harga rumah.

Adapun pemberian KPR mikro ini bertujuan untuk mempersempit jurang kepemilikan rumah bagi MBR sekaligus mempermudah sektor informal memperoleh KPR. Pasalnya, 60 persen pekerja yang ada di Indonesia bergerak di sektor informal.

Selain itu, program ini untuk mendukung penyediaan satu juta rumah unit rakyat yang kembali ditargetkan pada tahun ini. Adapun percepatan pembangunan 1 juta rumah sangat penting untuk memangkas kekurangan hunian atau backlog sekitar 20 persen dari total kekurangan hunian sebesar 13,3 juta unit. (gen)