Jokowi Siapkan Banyak Cara Pangkas Ketimpangan Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya menyadari pekerjaan rumah utama pemerintah di bidang ekonomi adalah memangkas ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin yang semakin menganga.

Untuk membenahi hal tersebut, Jokowi meminta program yang dibuat kementerian/lembaga (k/l) bisa membuka lapangan pekerjaan sekaligus mengentaskan kemiskinan. Caranya adalah dengan membuat program padat karya, sehingga rakyat serta pengusaha kecil dan menengah bisa merasakan dampak pembangunan.

"Dilibatkan sebanyak mungkin kontraktor di daerah, kontraktor-kontraktor kecil, kontraktor menengah, agar mereka belajar menangani proyek-proyek besar," kata Jokowi, Rabu (1/2).

Ia meminta seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak mengerjakan sendiri proyek-proyek yang ditenderkan pemerintah. Melainkan juga dikerjasamakan dengan kontraktor kecil dan menengah yang ada di daerah sehingga semakin banyak pekerja yang terlibat.

"Jangan semuanya dikerjakan sendiri terutama di BUMN. Karena di BUMN ada induknya, ada anak-anak perusahaan, cucu-cucu perusahaan yang biasanya dari hulu sampai hilir dikerjakan sendiri," ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, selain berupaya melibatkan lebih banyak masyarakat dalam menggarap proyek negara, pemerintah juga tengah menggodok upaya lain untuk menekan ketimpangan ekonomi.

Pilihan Redaksi KPPU Khawatir Holding BUMN Monopoli Pengadaan Barang dan Jasa Orang Miskin dan Menjamurnya Kelompok Radikal di Indonesia Yogyakarta Punya Ketimpangan Ekonomi Tertinggi di Indonesia

Beberapa cara tersebut terkait dengan kebijakan reformasi agraria di bidang pangan (pertanian) dan perkebunan. Kebijakan ini menyoroti bahwa masyarakat berpenghasilan rendah pada dasarnya tidak cukup kalau hanya diberikan kesempatan yang sama, tetapi juga perlu modal.

“Oleh karena itu, reforma agraria pertama-tama kebijakannya adalah mengenai bagaimana memberikan equity. Bagaimana memberikan modal kepada mereka, terutama petani yang tidak punya lahan atau punya lahan tapi kecil,” jelas Darmin.

Namun pemerintah tidak akan membagi-bagikan lahan begitu saja, tetapi akan membuatnya dalam bentuk kelompok.

“Akan lebih bagus hasilnya 50 hektare pohon cabai dibandingkan dengan masing-masing setengah hektare tapi tersebar di 200 tempat,” ujarnya.

Sementara di bidang perkebunan, pemerintah akan mendorong agar tidak hanya komoditas kelapa sawit yang menonjol, tetapi juga karet, kelapa, cokelat, kopi dan sebagainya, yang didalamnya banyak melibatkan perkebunan rakyat. (gen)