2016, Pemerintah Klaim Benahi 2.162 Hektare Kawasan Kumuh

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut pemerintah telah membenahi kawasan kumuh seluas 2.162 hektare (Ha) sepanjang tahun lalu.

“Disamping pembangunan infrastruktur berskala besar, kami juga memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin di perkotaan, misalnya penyediaan air minum, sanitasi, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dan penataan kawasan kumuh,” kata Basuki, dikutip Kamis (2/2).

Pembenahan kawasan kumuh menurut Basuki dilakukan Kementerian PUPR melalui program KOTAKU atau singkatan dari Kota Tanpa Kumuh. Program KOTAKU sendiri merupakan program kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pengentasan kumuh perkotaan.

Tahun lalu, penanganan kawasan kumuh dilakukan Kementerian PUPR pada berbagai provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah penataan kawasan kampung nelayan di Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun, Aceh dimana upaya mengurangi kekumuhan dilakukan dengan pembangunan jalan lingkungan dan talud.

“Diharapkan dengan kehadiran infrastruktur, potensi ekonomi masyarakat di sektor perikanan dan tambak garam di daerah tersebut dapat meningkat,” katanya.

Lalu di Provinsi Sumatera Selatan, lokasi permukiman kumuh yang menjadi sasaran penataan yakni kawasan Seberang Ulu II. Penataan yang dilakukan terhadap kawasan seluas 14,63 Ha berupa perbaikan jalan lingkungan dan pembuatan RTH yang dilengkapi oleh pedestrian, bangku taman dan area bermain anak.

Pilihan Redaksi Dosa Ahok di Mata Warga: Penggusuran hingga Reklamasi Hunian Vertikal Dianggap Bukan Solusi Tunggal untuk Jakarta Sandi Minta Kampung Akuarium Tak Ubah Nama Musala 'Al Jihad'

“Di Yogyakarta kami melakukannya di belakang Terminal Bis Antar Kota Giwangan. Sebelumnya sebagian kawasan yang berada di bantaran kali dipergunakan sebagai tempat pembuangan sampah secara liar,” jelas Basuki.

Permukiman kumuh di Kota Surabaya yang ditangani adalah kawasan Sukolilo Baru yang berdekatan dengan kawasan wisata Pantai Kenjeran. Penyebaran permukiman kumuh bergerak ke arah pantai yang bila dibiarkan akan merusak keindahan kawasan pantai. Kementerian PUPR bersama Pemkot Surabaya melakukan upaya penataan di kawasan tersebut melalui pembuatan pagar, jalan lingkungan, saluran drainase dan RTH.

Hingga tahun 2014 luas kawasan permukiman kumuh di Indonesia adalah 38.431 Ha yang menjadi target penanganan Kementerian PUPR sampai tahun 2019 mendatang.