Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan, pemerintah ingin KAI aktif terlibat dalam beberapa proyek besar, agar mampu sejajar dengan perusahaan-perusahaan di bidang perkeretaan dari negara-negara lain, misalnya Jepang.
Pasalnya, perusahaan perkeretaan Jepang telah banyak yang melalangbuana ke beberapa negara atau memiliki eksistensi yang besar, sehingga keuntungan kian terdongkrak karena terus digunakan jasanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun untuk skema pembiayaan, pemerintah menyiapkan beberapa skema, seperti menggunakan Penyertaan Modal negara (PMN), kerja sama beberapa perusahaan (Joint Venture/JV) hingga Convertible Bond (CB).
Ia mencontohkan, dengan menggunakan CB seperti yang digunakan proyek kereta Kertajati. Dengan ketentuan CB yang berdurasi lima tahun, Kertajati sudah memasuki tahap komersil pada tahun kelima sehingga ada balik modal.
"Kertajati itu modalnya kurang, kemudian ada investor masuk lewat CB, sehingga modalnya cukup dan dalam waktu lima tahun, modalnya kembali," jelas Budi Karya.
Seperti diketahui, pemerintah tengah mempertimbangkan keikutsertaan KAI sebagai investor prasarana dan sarana sekaligus operator dalam proyek LRT Jabodebek yang bernilai Rp23,3 triliun untuk membangun prasarana dan mencapai Rp27 triliun, kalau memperhitungkan pembangunan sarana.
Pemerintah berharap, dengan menggandeng KAI, beban yang ditanggung oleh Adhi Karya juga akan menurun, sehingga target penyelesaian proyek LRT Jabodebek yang ditargetkan pada 31 Mei 2019 bisa dikejar melalui sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (bir)