Jelang AEoI, Jokowi Tegaskan Regulasi Tak Tumpang Tindih

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Kamis, 23/02/2017 00:19 WIB
Jelang AEoI, Jokowi Tegaskan Regulasi Tak Tumpang Tindih Kebijakan yang mengharuskan bank di dunia membuka data antarbank itu merupakan inisiatif kerjasama G20 dan OECD. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak boleh ada tumpang tindih regulasi jelang diterapkannya pertukaran informasi (automatic exchange of information/AEoI) bidang jasa keuangan dan perpajakan pada 2018 mendatang. AEoI ini akan dilakukan Indonesia bersama-sama dengan 101 negara lainnya.

"Saya hanya menekankan, jangan sampai berbenturan peraturan perundang-undangan yang nantinya menyulitkan pelaksanaan," kata Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (22/2).

Tahun depan, semua otoritas perbankan di dunia memang diharuskan membuka data antarbank. Kebijakan ini merupakan inisiatif kerjasama G20 dan The Organization for Economic Co-Operation and Development.


Program ini dinilai dapat membantu pemerintah terutama untuk meningkatkan tax ratio (rasio pajak) dan mencegah penggelapan pajak. Selama ini, penerimaan pajak kurang optimal karena banyak data tidak tercatat sesuai kenyataan.

Selama ini, UU Perbankan ketat mengatur kerahasiaan data nasabah dan membuat petugas pajak kesulitan mengetahui jumlah kekayaan wajib pajak.

Jokowi mengatakan, hal ini menjadi momen pemerintah mempercepat pembangunan basis data administrasi perpajakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Keterbukaan informasi yang didukung dengan regulasi tepat diharapkan dapat membuat penerimaan dari pajak bertambah.

Menurut Jokowi, penerimaan pajak sangat dibutuhkan, terutama untuk membiayai program prioritas pemerintah mulai dari pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja.

"Untuk itu, saya minta Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM segera menyiapkan regulasi yang diperlukan," tandasnya.

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan pemerintah sedang mempertimbangkan Perppu untuk menyambut AEoI.Menkumham Yasonna Laoly menyatakan pemerintah sedang mempertimbangkan Perppu untuk menyambut AEoI. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Pertimbangkan Perppu

Pemerintah mempertimbangkan opsi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebagai regulasi Indonesia menyambut Automatic Exchange of Information (AEoI) tahun depan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak yakin revisi sejumlah beleid selesai tahun ini.

Sejumlah UU perlu diubah agar Indonesia siap dengan pertukaran otomatis informasi, mulai dari UU Perbankan, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan UU Pajak Penghasilan.

"Ada perkiraan buat Perppu. Karena kalau mengejar sampai bulan lima tahun ini rasanya enggak kejar," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (22/2).

Jika AEoI diterapkan, maka sama sekali tidak ada rahasia terkait informasi di bidang jasa keuangan dan perpajakan di Indonesia dan 101 negara lainnya. Hal ini menjadi kesepakatan G20 The Organization for Economic Co-Operation and Development.

Sementara itu, UU Perbankan selama ini ketat mengatur kerahasiaan data nasabah dan menyebabkan petugas pajak kesulitan mengetahui jumlah kekayaan wajib pajak.

Yasonna menuturkan, UU Perbankan tak masuk program legislasi nasional tahun ini. Sementara itu, UU KUP memang sedang dibahas bersama DPR. Namun, DPR dalam waktu dekat memasuki masa reses.

Politikus PDI Perjuangan ini menekankan, dirinya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani akan rapat bersama menyusun regulasi yang tepat, tanpa tumpang tindih, sesuai keinginan Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Sri Mulyani menyebut opsi lain yakni menambah pasal dalam UU KUP agar memenuhi persyaratan dalam AEoI. Ketepatan regulasi menghasilkan manfaat maksimal dari AEoI, terutama dalam menurunkan upaya penghindaran pajak.

"Oleh karena itu kami akan upayakan berbagai cara untuk memasukkan berbagai pasal di UU KUP agar akses informasi perpajakan diperkuat," kata Sri Mulyani. (bir/gen)




ARTIKEL TERKAIT