Budi dalam diskusi Peranan Holding BUMN Pertambangan dalam Mengembangankan Pertambangan Minerba di Indonesia, menyebutkan, saat ini, Kementerian BUMN fokus untuk membentuk holding BUMN pertambangan di mana 9,36 persen saham pemerintah di Freeport akan dialihkan.
"Sekarang, kami bentuk holdingnya dulu karena memang belum ada arahan dari pemerintah arahnya ke mana," ujarnya, mengutip Antara, Kamis (23/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sudah dapat persetujuan Freeport. Ke depan, kami tunggu dari pemerintah karena itu memang wewenangnya Kementerian ESDM," terang Budi.
"Bisa saja kan join venture (patungan) juga dengan mereka atau dengan yang juga bisa. Terbuka banyak opsi. Kalau kemampuan finansial dan operasionalnya bisa," imbuhnya.
Menurut dia, dibutuhkan dua kali sosialisasi PP yang mengatur holding BUMN itu kepada kalangan legislator untuk kemudian disusun Peraturan Pemerintah tentang holding masing-masing.
Dari enam holding BUMN yang direncanakan sejak 2016 lalu, dua holding mendapat prioritas untuk segera rampung, yakni holding energi dan pertambangan.
Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum akan menjadi induk holding pertambangan yang terdiri dari Aneka Tambang (Persero) Tbk, Bukit Asam (Persero) Tbk, serta Timah (Persero) Tbk. (bir/gen)