Jonan Restui Alokasi Gas PLTGU Jawa 1

Jakarta, CNN Indonesia -- PT PLN (Persero) menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mienral (ESDM) telah menyetujui alokasi gas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1. Dengan demikian, perusahaan berharap bisa melaksanakan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan British Petroleum (BP) Berau Ltd agar gas Tangguh aman untuk pembangkit gas yang digadang terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso mengatakan, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah menyetujui alokasi sebanyak 16 kargo setelah sebelumnya melakukan kontrak pembelian gas dengan BP sebanyak 44 kargo. Kendati demikian, perusahaan belum bisa memastikan kapan PJBG bisa dimulai.

"Status saat ini sudah disetujui Menteri ESDM, kami tinggal signing PJBG dalam waktu dekat. Menunggu persetujuan Menteri memang lumayan susah, proses setelahnya kan bisa mengikuti," ujar Iwan, dikutip Senin (27/2).

Lebih lanjut ia mengatakan, angka kontrak sebelumnya sejumlah 44 kargo sebetulnya sudah bisa untuk mengamankan pasokan bagi PLTGU Jawa 1. Namun, kontrak tambahan diperlukan untuk mengamankan neraca gas bagi seluruh pembangkit tenaga gas di Indonesia. Dengan kata lain, persetujuan sebanyak 16 kargo ini nantinya tidak hanya dialokasikan bagi PLTGU Jawa 1 saja.

Pilihan Redaksi Bos Pertamina Belum Tahu Nasib PPA PLTGU Jawa 1 Pemerintah Siapkan Dua Denda Bagi Pengembang Listrik Bandel Akhirnya Konsorsium Pertamina-PLN Teken PPA PLTGU Jawa 1 Sniper Disiagakan untuk Amankan Kunjungan Raja Salman

Rencananya, kebutuhan gas bagi pembangkit di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2016 hingga 2025 sendiri tercatat 4.337 BBTUD dan bisa digunakan untuk memproduksi listrik sebesar 44.234 Megawatt (MW). Apalagi energi gas diharapkan bisa menyumbang 24,3 persen terhadap bauran energi nasional.

"Gas bagi semua pembangkit ini kan multi destination. Tapi, kami hitung neracanya cukup apa tidak, sehingga peruntukkan gas ini tidak harus spesifik," ujarnya.

Kendati PJBG sudah bisa dilakukan, Iwan tidak bisa memastikan pelaksanaan jadwal kewajiban pembiayaan (financial closing) proyek PLTGU Jawa 1. Pasalnya, dokumen PJBG bukan satu-satunya faktor yang bisa mempercepat financial closing. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu dibicarakan antara pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) dengan lembaga pembiayaan, salah satunya adalah risiko gagal bayar.

"Proses pendanaan kan detail sekali. Permintaannya dari peminjam tentu banyak sekali, samapi risiko kecil-kecil kan dia juga diperhatikan," pungkas Iwan.

Sebagai informasi, PLTGU Jawa 1 akan digarap oleh konsorsium PT Pertamina (Persero), Marubeni Corporation, dan Sojitz Corporation dengan kapasitas sebesar 2x800 Megawatt (MW). Proyek senilai US$2 mikiar ini nantinya akan dibiayai oleh konsorsium Japan Bank for International Coorporation (JBIC), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) dan Asian Development Bank (ADB). (gen)