Pemerintahan Jokowi Dua Tahun Terakhir Dinilai 'Ugal-ugalan'

Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom Faisal Basri menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua tahun terakhir berjalan 'ugal-ugalan'. Pasalnya, target penerimaan yang dipatok terlalu tinggi tanpa diiringi pertumbuhan ekonomi yang memadai.

"Growth (pertumbuhan ekonomi) sedang turun, tetapi target pajak dinaikkan luar biasa," tutur Faisal pada acara 'Indonesia's Economic Outlook 2017' RSM Indonesia di The Energy Building, Selasa (7/3).

Pada 2015 lalu, target perpajakan dinaikkan menjadi 30 persen dari realisasi tahun 2014 menjadi Rp1.489 triliun dalam APBN-P 2015. Padahal, dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran lima persen dan inflasi tiga persen, pertumbuhan alami penerimaan perpajakan hanya ada di kisaran delapan persen.

Pilihan Redaksi Konsumsi Diprediksi Masih Jadi Penopang Perekonomian KEIN Minta Jokowi Perhatikan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Ekspor ke China Tak Terpengaruh Perlambatan Ekonomi

Kalau pun digenjot dengan upaya tambahan, maksimal pertumbuhan perpajakan hanya 11 persen. Tahun lalu, Jokowi kembali menetapkan target pajak yang jauh panggang dari api dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu dari Rp1.240 triliun menjadi Rp1.539 triliun

"Tahun berikutnya (2016) diulang lagi keugal-ugalannya dengan memasang target pajak tinggi tumbuh 24 persen," katanya.

Walhasil, realisasi pertumbuhan penerimaan pajak 2015 lalu tak sampai delapan persen, yaitu dari Rp1.240 triliun menjadi Rp1.284 triliun, di mana sekitar Rp103 triliun berasal dari penerimaan amnesti pajak (tax amnesty).

"Kalau dikurangi penerimaan tax amnesty, penerimaan perpajakan tahun lalu hanya Rp1.181 triliun atau turun empat persen. Pajak turun di tengah ekonomi tumbuh positif dan ada inflasi. Parah," imbuh Faisal.

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas ini menilai, pemerintahan Jokowi seharusnya tidak dijalankan dengan prinsip 'pokoke' untuk memenuhi syahwat pembangunan infrastruktur tanpa melihat kondisi realistis di lapangan.

Karenanya, Faisal berharap, orang-orang di sekitar Jokowi tidak menjadi 'yes man' yang sekadar mengikuti keinginan presiden. Namun, mereka harus bisa memberikan masukan dan pertimbangan yang realistis agar Jokowi bisa mengambil keputusan yang lebih baik dalam kepemimpinannya ke depan. (bir)