Pemerintah Susun Kitab Sakti Pemangkas Kesenjangan Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kebijakan pemerataan ekonomi.

Kitab tersebut bakal berisi sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada ujungnya diharap ampuh mengurangi ketimpangan perekonomian.

"Pada 2017 ini, fokus pada penyiapan data dan kerangka regulasinya. Sedangkan 2018, baru pelaksanaannya," ujar Bambang di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kamis (16/3).

Secara umum, ada tiga pendekatan yang telah dipetakan pemerintah, yakni pemerataan penggunaan lahan, sumber daya manusia (SDM), dan kesempatan kerja. Ketiga pendekatan tersebut telah dituangkan dalam RKP 2018 yang akan dipresentasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (REUTERS/Iqro Rinaldi)

Kemudian, dari ketiga pendekatan tersebut, pemerintah menyiapkan setidaknya empat program pemerataan ekonomi. Pertama, reformasi agraria. Kedua, pemerataan di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Ketiga, pendidikan vokasional. Keempat, kepemilikan rumah rakyat, industri kecil, dan ritel bagi rakyat.

"Untuk reformasi agraria, salah satunya realokasi kepemilikan lahan dan sertifikasi lahan," kata Bambang.

Lalu, untuk pendidikan vokasional, pemerintah telah merancang pemberian program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri dengan penyesuaian kurikulum pada sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pilihan Redaksi KEIN Minta Jokowi Perhatikan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Bakal Rilis Perpres Pelepasan Lahan Kehutanan Bahas Ekonomi, Jokowi Panggil Seluruh Bos Lembaga Negara

Sedangkan sisanya, berupa pemberian modal dan pendidikan bagi peningkatan pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, dan ritel. Terakhir, untuk perumahan rakyat, pemerintah terus mengejar pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun begitu, Bambang belum merinci lebih dalam mengenai anggaran pemerintah yang disiapkan untuk menunjang sejumlah program pemerataan ekonomi tersebut. Ia menekankan, setidaknya pemerintah harus memetakan kegiatan lebih dulu, sebelum melangkah ke rincian anggaran.

"Kegiatannya dulu, kegiatannya belum ada, kan 2018 baru disusun ini," imbuhnya.

Bambang berharap dengan penyusunan ini, keinginan Presiden Jokowi akan ekonomi yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud mulai tahun depan.