Masih Dipersulit Bangun Rumah, Pengembang Curhat ke JK

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengeluhkan kesulitan yang dialami saat mengurus perizinan pembangunan rumah murah ke pemerintah daerah. Padahal, akhir tahun lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berjanji akan memangkas seluruh perizinan terkait program sejuta rumah murah.

“Pemerintah Pusat memang sudah memberikan kemudahan. Tapi pelaksanaan di daerah masih banyak hambatan, terutama soal perizinan dan infrastruktur," kata Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah udai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantornya, Senin (20/3).

Menurut Junaidi, masih ada anggotanya yang lima bulan harus bolak-balik ke kantor pemerintah daerah demi mendapatkan perizinan. Itu pun tidak mendapat jaminan bakal selesai.

Padahal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mempercayakan seluruh anggota Apersi untuk mengerjakan pembangunan 120 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sepanjang tahun ini.

“Jumlah anggota Apersi ada 3.700 perusahaan dan yang aktif hanya 1.030 tahun ini. Sementara kita diminta bangun 120 ribu unit rumah dengan perizinan yang masih sulit,” keluhnya.

Junaidi sendiri meminta anggotanya untuk memprioritaskan pembangunan rumah di Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi serta Jawa Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Palembang.

Pilihan Redaksi Perusahaan Pelat Merah Dikejar Target Satu Juta Rumah Bisnis Sewa Perkantoran Diprediksi Terus Melorot Hingga 2019 Wacana Pajak Tanah Menganggur Picu Adu Mulut Para Pengembang

Dalam pertemuan dengan JK tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, atasannya itu sudah meminta Menteri Dalam Negeri untuk menginstruksikan pemerintah daerah segera menyusun peraturan daerah guna mempermudah izin pembangunan rumah murah.

Dia mengatakan saat ini baru lima daerah yang layanan perizinan untuk perumahannya sudah baik, yaitu Balikpapan, Tangerang Selatan, Surabaya, Temanggung dan Makassar, yang pengurusannya hanya memakan waktu satu hari.

Kecepatan waktu penerbitan izin menurut Basuki sangat penting jika pemerintah mensukseskan program sejuta rumah MBR per tahun.

"Kalau penduduk Indonesia 250 juta dan satu rumah dihuni oleh lima orang, berarti dibutuhkan sekitar 50 juta rumah. Apalagi kalau dengan pertambahan penduduk 1,5 persen berarti minimal satu tahun dibutuhkan rumah kira-kira 750 ribuan," kata Basuki.