Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno mengungkapkan, persetujuan realokasi anggaran tersebut sebagai bentuk dukungan DPR agar Kemenperin dapat mencukupi kebutuhan anggaran bagi 13 kegiatan prioritas yang digagas oleh kementerian.
"Komisi VI DPR menyetujui usulan realokasi anggaran Kemenperin tahun 2017 sebesar Rp219,1 miliar dari upaya optimalisasi kegiatan-kegiatan non prioritas," ujar Teguh dalam rapat bersama jajaran Kemenperin di Gedung DPR, Senayan, Senin (20/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto merinci, kegiatan yang anggarannya dipotong, yakni pembangunan sentra IKM di Seruyan, Kalimantan Tengah, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jayapura, Papua.
"Jalan poros yang tidak terpakai, artinya kami alokasikan saja untuk kawasan ini, sebagian belum berkembang sehingga kami berikan ke 13 sektor tersebut," ucap Airlangga pada kesempatan yang sama.
Meski anggaran program tersebut dipotong, Airlanga meyakini jajaran Komisi VI DPR bahwa realokasi anggaran tak akan mengganggu pelaksanaan program tersebut, seperti pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa yang menjadi bagian dari program tersebut.
"Tidak ganggu program. Kalau kawasan industri, sudah kami gabungkan ke proyek prioritas," imbuh Airlangga.
Justru, sambung mantan Anggota DPR itu, realokasi anggaran akan ampuh mempercepat 13 kegiatan prioritas yang terhimpun dalam lima program besar.
Secara rinci, lima program besar yang mendapat suntikan anggaran yang direalokasi, yaitu sebanyak Rp131,5 miliar akan ditambahkan untuk program pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri dan dukungan manajemen Kemenperin.
Kedua, sebanyak Rp10 miliar untuk program penumbuhan dan pengembangan industri berbasis agro. Ketiga, sebesar Rp10,6 miliar untuk program penumbuhan dan pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.
Keempat, sebesar Rp26 miliar untuk penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM). Terakhir, sisanya Rp41 miliar untuk program pengembangan teknologi dan kebijakan industri.
Sementara bila dibandingkan dengan pagu APBN Perubahan 2016 setelah penghematan mencapai Rp1,2 triliun, pagu APBN 2017 meningkat 30,6 persen, yakni dari pagu APBN Perubahan 2016 sebesar Rp2,16 triliun.
Secara rinci, 13 kegiatan prioritas Kemenperin antara lain:
1. Pengembangan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi yang link and match dengan industri,
2. Penyediaan tenaga pengajar di sekolah vokasi,
3. Penciptaan wirausaha baru industri (WUB),
4. Pilot project penumbuhan WUB berbasis pelatihan vokasional.
5. Bantuan mesin atau peralatan sentra dan UPT IKM,
6. Pengadaan mesin dan peralatan untuk lab uji dalam rangka penguatan infrastruktur lab uji SNI wajib produk logam dan velg,
7. Pengadaan mesin dan peralatan untuk pengujian produk alas kaki, kulit, dan tekstil,
8. Pengembangan industri furnitur berbahan kayu dan rotan (bantuan mesin atau peralatan pada sekolah vokasi, teknikal asisten untuk SDM industri furnitur, peningkatan akses pasar),
9. Penyusunan database industri (data industri besar, sedangm dan kecil serta utilisasi kapasitas industri),
10. Pengembangan kendaraan pedesaan,
11. Bimbingan teknis dalam rangka penguatan industri pengecoran,
12. Dukungan pengembangan pesawat turboprop jarak menengah, dan
13. Penyusunan strategi impelementasi industri 4.0