Harga CPO Turun, Bea Keluar Tetap US$3 per Ton

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perdagangan menetapkan Bea Keluar (BK) untuk produk crude palm oil (CPO) periode April 2017 sebesar US$3 per metrik ton. Pasalnya, harga referensi CPO masih di atas batas pengenaan BK, kendati terpantau melemah secara bulanan.

Pemerintah menetapkan harga referensi CPO untuk penetapan BK periode April 2017 sebesar US$762,88 per metrik ton. Harga tersebut turun sebesar US$63,02 atau 7,63 persen dari periode Maret 2017, yaitu US$825,90 per metrik ton.

“Saat ini, harga referensi CPO menurun, tetapi masih berada pada level di atas US$750. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK untuk CPO sebesar US$3 per metrik ton untuk periode April 2017,” tandas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (31/3).

Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 per M-DAG per PER per 3 per 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

BK CPO untuk April 2017 tercantum pada Kolom 2 Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri Keuangan No.13 per PMK.010 per 2017 sebesar US$3 per metrik ton. Harga tersebut turun dari BK CPO pada periode Maret 2017 sebesar US$18 per metrik ton.

BK Kakao Nol Persen

Sementara itu, harga referensi biji kakao pada April 2017 kembali menurun sebesar US$138,79 atau 6,58 persen atau dari US$2.109,86 per metrik ton menjadi US$1.971,07 per metrik ton.

Hal ini berdampak pada penetapan HPE biji kakao yang juga mengalami penurunan US$133 atau 7,27 persen dari US$1,830 per metrik ton pada periode bulan sebelumnya menjadi US$1,697 per metrik ton pada April 2017.

Pilihan Redaksi Riset IPB: Deforestasi Indonesia Bukan Disebabkan Kebun Sawit Ekspor Terancam, Asosiasi Protes Petisi Biodiesel AS Anti Dumping Biodiesel, Pemerintah Kukuh Gugat AS dan Eropa

Penurunan harga referensi dan HPE biji kakao disebabkan menurunnya harga internasional. Penurunan ini menyebabkan BK biji kakao turun dari 5 persen menjadi 0 persen. Hal ini terjadi pertama kali sejak biji kakao dikenakan BK pada April 2010.

Aturan tersebut tercantum pada kolom 1 Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan No.13 per PMK.010 per 2017. Untuk HPE dan BK komoditas produk kayu dan produk kulit tidak ada perubahan dari periode bulan sebelumnya.