Palangkaraya jadi Calon Kuat Ibukota Baru Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah bakal menyelesaikan kajian pemindahan ibukota dari Jakarta ke wilayah baru di luar Pulau Jawa pada tahun ini. Hasil kajian tersebut bakal jadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan jadi atau tidaknya penetapan ibukota baru.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro menargetkan kajian tersebut akan diselesaikan instansinya tahun ini. Ia menyebut ada beberapa kota yang tengah dikaji Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai pusat pemerintahan baru. Salah satunya adalah Palangkaraya di Kalimantan Tengah.

"Pokoknya harus di luar Jawa. Nanti diumumkan, jangan malah memunculkan spekulan lagi," kata Bambang di Nusa Dua, Bali, dikutip dari kantor berita Antara, Senin (10/4).

Menurut mantan Menteri Keuangan, ia telah meminta Bappenas untuk menganalisis kriteria wilayah, kesiapan dan ketersediaan lahan, hingga sumber pendanaan untuk membangun ibukota baru tersebut.

Terkait munculnya nama Palangkaraya, sebagai kandidat ibu kota baru, ia menjelaskan rencana tersebut juga pernah digagas oleh mantan Presiden Soekarno pada tahun 1950-an.

Pusat Ekonomi Baru

Pilihan Redaksi Mencari Rezeki dari Pusat Keramaian Aksi 313 Pertamina Alokasi 402 Ribu Elpiji Tambahan di Jakarta Pembangunan Infrastruktur Ibukota Menuai Protes

Ia menambahkan, pemerintah mempertimbangkan untuk memindahkan ibukota dengan pertimbangan Indonesia perlu menciptakan pusat perekonomian baru yang selama ini terpusat di Jakarta khususnya, dan pulau Jawa pada umumnya.

"Maka, perlu membangun pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa," ujar Bambang sebelumnya.

Bila rencana tersebut benar-benar terealisasi, beban Jakarta yang kini dianggap terlalu berat, karena berperan ganda sebagai pusat pemerintahan, keuangan sekaligus pusat bisnis, dapat berkurang.

Meskipun berkurang, Bambang meyakini, kalaupun ibukota negara pindah dari Jakarta, maka pusat aktivis bisnis akan tetap berada di Jakarta.

Namun, rencana pemindahan ibukota ini menurutnya hanya bisa terwujud jika didukung keputusan politik yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).