Menteri Rini Belum Baca Surat Moratorium Pabrik Semen Rembang

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan, belum melihat tebusan surat yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait permintaan melakukan moratorium pabrik PT Semen Indonesia Tbk di kawasan Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

"Saya belum lihat," ujar Rini singkat di Kementerian BUMN, Selasa (18/4).

Dalam surat tersebut, Ganjar meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang selanjutnya ditembuskan ke beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) terkait kelanjutan pengoperasian pabrik Semen Indonesia, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Badan Lingkungan Hidup Pemprov Jawa Tengah, Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah, dan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jawa Tengah.

Berdasarkan surat tersebut, Ganjar meminta moratorium sekitar tiga sampai lima tahun lantaran pro dan kontra pendirian pabrik dan penambangan kian meluas. Menurut Ganjar, moratorium tersebut diajukannya lantaran memperhatikan beberapa hal.

Pabrik Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah yang menimbulkan polemik. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Pertama, daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan keberadaan tiga Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yaitu Sukolilo, Gombong, dan Gunung Sewu.

Kedua, keberadaan 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan operasi produksi batu gamping.

Ketiga, produksi semen nasional tahun 2015 mencapai 75 juta ton dengan konsumsi 70 juta ton, sementara proyeksi produksi 2016 82 juta ton dengan konsumsi ’hanya’ 72 juta ton.

Keempat, orientasi produksi semen sebagai peningkatan devisa negara.

Kelima, jumlah penduduk di Jawa Tengah yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah produksi semen namun tetap terjadi surplus supply.

Keenam, isu kerawanan sosial di provinsi tersebut.

Khususnya untuk isu kerawanan, Ganjar menekankan tiga pertimbangan, yaitu mayoritas potensi bahan baku semen di Jawa Tengah berada di kawasan Pegunungan Kendeng, namun ada sejumlah komunitas masyarakat di sekitar sana sehingga berpotensi menimbulkan konflik kontraproduktif jika dibangun pabrik semen di wilayah itu.

Kemudian, masyarakat di kawasan karst sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani yang memanfaatkan lahan di sekitar cekungan karst (doline) sebagai lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat.

Ketujuh, alih status kepemilikan lahan. Lahan yang ditambang merupakan milik perorangan atau masyarakat, menjadi milik swasta, membuat masyarakat tidak dapat memiliki tanahnya kembali.

Kendati belum melihat surat dari Gubernur Ganjar, namun Rini memastikan bahwa kelanjutan pabrik Semen Indonesia akan segera mendapat kejelasan dari pemerintah.

"(Kelanjutan pabrik dan kasus) Semen Indonesia baik-baik saja kok," imbuh Rini.