Buka Musrenbang, Jokowi Keluhkan Koordinasi Pembangunan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Hal itu disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017  pagi ini.

Dalam kunjungan kerja ke daerah selama ini, Jokowi menyatakan kerap melihat masih banyaknya waduk tanpa irigasi bahkan pelabuhan tanpa jalan.

"Tidak terkonsolidasi dan terintegrasi dengan baik antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Berarti orientasinya proyek, tidak menghasilkan output," ucap Jokowi saat membuka di Hotel Bidakara, Rabu (26/4).

Ia berpendapat, hal itu dipicu ketidakfokusan para pembantunya beserta kepala daerah dalam perencanaan pembangunan dalam APBD bahkan APBN.

Jokowi menegaskan, kementerian dan lembaga seharusnya memprioritaskan tiga hingga lima perencanaan jika ingin fokus dalam merencanakan sesuatu.

"Saya ingatkan, kita sudah bertahun-tahun anggaran tidak pernah fokus. Perencanaan tidak memiliki prioritas jelas," kata Jokowi.

Biasanya, jika APBD dan APBN naik 10 persen, anggaran dinas turut naik 10 persen. Hal itu berulang setiap tahunnya. Jokowi berpendapat, anggaran itu seharusnya difokuskan kepada infrastruktur dan investasi.

Pilihan Redaksi KAI Pastikan Bongkar Rumah Warga Manggarai Siang Ini Karena Jokowi, ISS Jajaki Peluang dengan BUMN Infratsruktur Gelar Musrenbang, Bambang Brodjonegoro Fokus ke Enam Sektor

Oleh sebab itu, ia menginstruksikan seluruh menteri dan kepala daerah mempertajam prioritas sehingga menghasilkan pembangunan yang baik.

Jokowi juga mengingatkan untuk mempermudah proses investasi di seluruh daerah Indonesia. Ia menyatakan, anggaran yang dimiliki hanya Rp1.500 triliun. Sementara pembangunan infrastruktur membutuhkan Rp5.500 triliun.

Ia mencontohkan pembangunan tol. Ketika tol sudah jadi, BUMN diperintahkan segera sekuritisasi. Anggaran Rp10 triliun untuk tol akan kembali bahkan dapat digunakan untuk yang lain apabila dijual Rp30 triliun.

"Dulu BUMN senangnya memiliki, setiap bulan dapat income. Itu kuno. Yang membutuhkan jalan bukan hanya Jawa. Kalau tidak ada sekuritisasi, tidak akan jalan infrastruktur," tutur mantan Wali Kota Solo ini.