Seperempat APBN Masih Dipakai Untuk Bayar Pegawai

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, alokasi anggaran untuk menggaji pegawai dan operasional pada tahun ini masih sangat besar. Jumlah anggaran belanja pegawai tersebut masih mencapai Rp343,3 triliun atau sekitar Rp26,1 persen dari belanja pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) 2017 sebesar Rp1.315,5 triliun.

Sementara di sisi lain, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp296,6 triliun untuk pos belanja barang dan Rp194,3 triliun untuk pos belanja modal.

"Kalau dari sisi neraca pemerintah pusat, belanja pegawai itu mencapai 26,1 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat atau seperempat anggaran dipakai untuk bayar gaji dan tunjangan bagi para birokrat," ujar Sri Mulyani dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepagawaian 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu (10/5).

Ia mengemukakan, sejak diberlakukannya desentralisasi daerah, rasio belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga terus membengkak. Dalam APBD 2016, sebanyak 131 daerah Kabupaten dan Kota diketahui memiliki rasio belanja pegawai dan tunjangan lebih dari 50 persen terhadap total belanja pemerintah.

Besaran rasio tersebut, menurut Sri Mulyani, telah mengundang banyak pertanyaan masyarakat atas hasil kinerja para aparatur negara selama ini. Menurutnya, dengan porsi anggaran tersebut, seharusnya birokrat bisa lebih berinovasi dalam menjalankan desentralisasi daerah.

"Jangan lupa, APBD dan APBN adalah alat untuk mencapai tujuan negara dan masyarakat dan bukan alat untuk memuaskan birokrat," tegasnya.

Pilihan Redaksi Dorong Infrastruktur, Pemerintah Kerek Dana Desa Jadi Rp120 T Pemerintah Diramalkan Sunat Lagi Belanja Negara Rp80 Triliun Ketimpangan Tinggi, Kemenkeu Rombak Cara Transfer ke Daerah

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan teknologi dalam menjalankan desentralisasi. Melalui teknologi ia ingin pemerintah daerah bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada 2017, pemerintah tercatat mengalokasikan transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp764,9 triliun atau lebih dari sepertiga total belanja negara sebesar Rp2.080,5 triliun.

Hingga kuartal pertama tahun ini, realisasi belanja pegawai juga tercatat mejadi salah satu pos belanja dengan penyerapan yang tinggi yakni mencapai Rp74 triliun atau 21,6 persen dari target. Disisi lain, belanja barang dan modal masing-masing baru mencapai Rp31,7 triliuun dan Rp11,8 triliun atau 10,7 persen dan 6,1 persen dari target.

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa tercatat terserap sebesar Rp195,2 triliun atau 25,5 persen dari target.