Wajar Tanpa Pengecualian, Menkeu Tak Mau Berpuas Diri

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, akan menganggap serius temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meskipun BPK mendapuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016.

"WTP tidak berarti tidak ada temuan. Temuan itu dianggap tidak material. Kalau pun dianggap tidak memengaruhi opini, pemerintah tetap menganggap itu serius," ujarnya usai menyampaikan pengantar dan keterangan atas kerangka ekonomi makro di DPR, Jumat (19/5).

BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2016. Opini WTP tersebut merupakan yang pertama kali diperoleh pemerintah pusat setelah 12 tahun belakangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Lihat juga: Rekor, Laporan Keuangan Era Jokowi Wajar Tanpa Pengecualian

Hasil pemeriksaan LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) masing-masing sebanyak 74 LKKL atau 84 persen memperoleh opini WTP.

BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada delapan LKKL dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada enam LKKL. Opini WDP atas delapan LKKL dan opini TMP atas enam LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016.

BPK menyampaikan temuan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan. Temuan SPI di antaranya pengendalian piutang pajak dan penagihan sanksi administrasi pajak, pengendalian atas pengelolaan program subsidi, pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik kereta api, dan tindakan khusus penyelesaian aset negatif dana jaminan sosial kesehatan.

Lihat juga: Opini Wajar Tanpa Pengecualian Jokowi Karena 'Suspen' Lenyap

Temuan kepatuhan itu di antaranya pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan piutang bukan pajak, pengembalian pajak serta pengelolaan hibah langsung. Temuan-temuan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP 2016.

Kendati telah memeroleh opini WTP, lanjut Sri Mulyani, pemerintah pusat tidak akan berpuas diri dan akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara agar sesuai dengan amanat undang-undang.

"Saya rasa dari sisi kualitas, dalam membahas dengan BPK dan DPR, kami akan terus memperbaiki. Tidak hanya dari sisi berapa uang yang dibelanjakan jumlahnya, besarnya, tetapi juga akan mulai tertib dalam membukukannya, melaporkannya, dan juga tertib memantau hasilnya," pungkas Sri Mulyani.