Kereta Cepat Jakarta-Bandung Masih Terkendala Lahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Perkembangan proyek transportasi rute Jakarta-Bandung masih terkendala masalah pembebasan lahan.

Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Wika) Bintang Prabowo mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah merampungkan pembebasan lahan di kawasan Halim, Jakarta Timur. Lahan tersebut diketahui saat ini masih berada di bawah pengelolaan TNI AU dan PT Angkasa Pura II Persero. Wika pun saat ini masih harus memproses pembebasan lahan di Karawang. 

Di samping itu, masih terdapat beberapa lahan yang bersinggungan dengan perumahan warga dan ruas jalan tol milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 

"Di Halim kami sudah ada kerja sama, tapi masih harus menunggu surat dari Menteri Keuangan, untuk menindahkan lokasi perumahan yang terkena," ujar Bintang, Senin (29/5).

Sebagai informasi, groundbreaking kereta cepat Jakarta-Bandung ini sebenarnya sudah dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Juni 2016 lalu.

Proyek ini dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang 60 persen sahamnya dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 40 persen sisanya dikuasai China Railway International (CRI). PSBI merupakan konsorsium 4 BUMN, yakni PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. Adapun WIKA sendiri berperan sebagai kontraktor proyek tersebut.

Pilihan Redaksi China Bakal Cicil Suntikan Dana Kereta Cepat Jakarta-Bandung Operasional Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Bakal Molor Menanti Kereta Hyperloop di Indonesia

Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Pontas Tambunan mengatakan pemerintah akan memastikan pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap terlaksana.

Ia mengungkapkan proyek kereta cepat sudah mendapat pendanaan tahap pertama senilai US$ 1 miliar atau Rp 13 triliun. KCIC juga telah mengantongi komitmen pinjaman dari China Development Bank (CDB) sebesar US$4,5 miliar.

"Saat ini dalam penyelesaian pembebasan lahan, kita tahu bahwa lahan ini mau tidak mau harus diselesaikan karena itu secara teknis harus selesai dulu, konstruksi sudah dilaksanakan meski dalam skala kecil," jelasnya.