Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menjamin investasi program One Belt One Road (OBOR) tidak akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek itu akan dilakukan secara business to business (B2B).
"Harus B2B, sehingga tak menambah utang negara," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Senin (29/5).
Oke turut hadir dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam rapat tersebut, pemerintah sampai pada pembahasan awal mengenai proyek-proyek infrastruktur yang dapat ditawakan kepada investor China. Setelah itu, barulah mempertajam koordinasi antar kementerian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun demikian, hasil rapat tersebut masih memerlukan pembahasan lanjutan, sehingga informasi yang bisa diberikan kepada publik pun masih terbatas. Kendati demikian, ia memastikan, proyek infrastruktur program OBOR akan bermanfaat guna meningkatkan konektivitas antar wilayah.
Akhirnya, sambung Oke, bakal meningkatkan aktivitas perdagangan. "Bukan hanya dari profit, tetapi konetivitas. Itu yang menjadi benefit (keuntungan) untuk perdagangan," jelas Oke.
Sayangnya, sejumlah menteri yang hadir enggan berkomentar banyak soal proyek bagian program OBOR. Sebut saja, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan Kepala BKPM Thomas Lembong yang langsung menuju mobil dinas masing-masing usai menghadiri rapat.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan menunjuk penanggung jawab atas tiga wilayah yang berpotensi menjadi sasaran investor OBOR, yaitu Sumatra Utara, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Utara.
"Nanti, setiap wilayah ada penanggung jawab setiap sektor," terang Airlangga.
Sebelumnya, Luhut merinci, beberapa proyek infrastruktur berpotensi ditawarkan kepada investor program OBOR milik China.
Pertama, pengembangan infrastruktur di Manado, Sulawesi Utara, khususnya di bidang transportasi yang bisa meningkatkan konektivitas Manado.
Kedua, transportasi penghubung Gorontalo dan Bitung. Menurutnya, Bitung yang sangat strategis dan memiliki kawasan industri perlu dikembangkan akses transportasi, serta kelogistikannya agar semakin menunjang kawasan tersebut.
Ketiga, infrastruktur kelistrikan berupa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kalimantan Utara dengan memanfaatkan potensi aliran sungai di kawasan Borneo.
Tak hanya membangun PLTA, Luhut juga menawarkan pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) aluminium di Kalimantan Utara di mana hingga saat ini baru dikembangkan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum.
Sebagai informasi, OBOR merupakan upaya China dalam membangkitkan jalur sutera modern yang mencakup 60 negara. Proyek ini digadang sebagai proyek infrastruktur terbesar di abad ke-21 dengan estimasi nilai proyek mencapai US$300 miliar - US$500 miliar.