Sri Mulyani Jamin Bisa Buru Wajib Pajak ke Singapura

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakinkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu memburu data wajib pajak Warga Negara Indonesia (WNI) hingga ke Singapura dan Hong Kong, dua dari banyak negara suaka pajak.

Dengan catatan, ia mengatakan, sistem keterbukaan dan akses pertukaran informasi yang terkait pajak (Automatic Exchange of Information/AEoI) dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 dapat segera diimplementasikan.

Ia memastikan, data harta WNI yang tersimpan di perbankan Singapura dan Hong Kong tak lama lagi akan masuk dalam genggaman DJP. Toh, kedua negara itu turut serta dalam sistem AEoI.

Lihat juga: Harta Tersembunyi Rp2.076 Triliun, DPR Diharap Setujui AEoI

"Hong Kong sudah melakukan, Singapura sudah melakukan. Mereka berpartisipasi (untuk mulai melaksanakan AEoI) pada 2017. Artinya, legalisasi mereka sudah dari Juni 2016. Artinya, mereka sudah ikut," tegas Sri Mulyani saat Rapat Dengar Pendapatan bersama Komisi XI DPR, Senin (29/5).

Kemudian, bersamaan dengan Singapura dan Hong Kong dalam sistem AEoI tahun depan, China dan Australia yang disinyalir menjadi tempat nyaman bagi WNI menyembunyikan hartanya,juga akan turut serta untuk menerapkan AEoI.

Selain negara-negara favorit suaka pajak tersebut di atas, negara lainnya, yakni British Virginia Island dan Cayman Island juga menyatakan komitmen untuk ikut dalam sistem AEoI pada 2017 mendatang.

Lihat juga: Jelang AEOI, Revisi UU Perpajakan dan Perbankan Harus Rampung

Ini berarti, legalisasi yang diperlukan untuk menerapkan sistem ini telah diurus kedua negara dan diberikan kepada forum G20 sejak Juni 2016 lalu. Sehingga dipastikan, Indonesia bisa menguak data keuangan nasabah perbankan untuk pemeriksaan perpajakan dari negara-negara suaka pajak tersebut.

Adapun, sejumlah negara suaka pajak ditengarai akan menjadi target pemeriksaan pajak DJP apabila sistem AEoI telah resmi berjalan. Berdasarkan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang berakhir pada 31 Maret 2017 lalu, disebut-sebut banyak aliran deklarasi aset dari luar negeri dan repatriasi berasal dari negara-negara tersebut.

Dalam gelaran tax amnesty, DJP berhasil menjaring deklarasi aset luar negeri mencapai Rp1.183 triliun di mana sebanyak Rp1.036 triliun di antaranya berasal dari lima negara suaka pajak, yakni dari Singapura Rp766,05 triliun, British Virginia Island Rp77,5 triliun, Hong Kong sebanyak Rp58,17 triliun, China Rp53,14 triliun, dan Australia Rp42,04 triliun.

Lihat juga: Data Nasabah Dibuka, Pengalihan Saldo Bakal Marak

Sedangkan dari sisi repatriasi, sebanyak Rp85,35 triliun berasal dari Singapura, Rp16,51 triliun dari Cayman Island, Rp16,31 triliun dari Hong Kong, Rp6,57 triliun dari British Virginia Island, dan sekitar Rp3,56 triliun dari China.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR Sarmuji mempertanyakan kepada Sri Mulyani, terkait prinsip resiprokal atau timbal balik yang menjadi landasan pelaksanaan pertukaran informasi dengan negara yang ingin diketahui data keuangan nasabah perbankannya, termasuk negara-negara suaka pajak (tax haven).

"Masalahnya, apakah negara tax haven itu sudah melakukan hal yang sama dengan Indonesia (untuk melaksanakan AEoI)? Kalau tidak, hal yang kita lakukan itu percuma, kita tidak dapat informasi dari orang-orang di Singapura dan lainnya. Kalau belum, efektivitas Perppu ini menjadi berkurang," tutur Srimuji.