Pemerintah Subsidi Lebih dari Separuh Harga Elpiji Melon

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) menilai, beban subsidi pemerintah untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG/elpiji) volume 3 kilogram (kg) atau yang disebut elpiji melon sudah sangat berat. Pasalnya, subsidi yang dikeluarkan Pemerintah saat ini mencapai lebih dari separuh harga elpiji tersebut. Pertamina pun khawatir, beban subsidi tersebut akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Direktur Pemasaran Pertamina Mohammad Iskandar menuturkan, harga keekonomian elpiji saat ini berada di kisaran Rp10.500 per kg, sementara masyarakat hanya dibebani harga sebesar Rp4.750 per kg saja. Dengan kata lain, pemerintah menombok harga elpiji bagi masyarakat sebesar Rp5.750 per kg.

"Saat ini, selisih antara harga yang diterima masyarakat dan harga keekonomiannya ini sudah terlalu jauh. Bahkan, pemerintah sebenarnya membayar subsidi yang lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk elpiji bersubsidi," jelas Iskandar ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (6/6).

Lebih lanjut ia menerangkan, selisih yang jauh ini disebabkan karena harga patokan LPG, yaitu CP Aramco terus meningkat. Di dalam perencanaan APBN 2017, pemerintah mengasumsikan harga CP Aramco berada di angka US$300 per metrik ton. Namun, setelah lima bulan berselang, nyatanya harga CP Aramco malah merangkak naik ke angka US$400 per metrik ton.

Iskandar melanjutkan, Pertamina sebetulnya tidak terpengaruh dengan peningkatan harga CP Aramco. Namun, jika harga patokan meningkat, maka beban subsidi pemerintah akan terus membengkak. Apalagi, saat ini, penggunaan elpiji melon semakin membludak.

Ia berkisah, saat ini, elpiji melon tidak hanya dipakai untuk kegiatan rumah tangga, tetapi juga mulai dipakai nelayan untuk melaut. Elpiji melon tersebut juga digunakan sebagai bahan bakar pompa air petani di sawah karena harganya yang cenderung lebih murah.

"Meski harga naik, kami tak terpengaruh karena nanti biaya kami nanti di-reimburse pemerintah. Oleh karenanya, pagu anggaran ini yang mungkin akan sangat terpengaruh," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan bahwa pemerintah memiliki wacana untuk meningkatkan harga elpiji melon sebesar Rp1.000 per kg. Langkah ini dilakukan karena harga elpiji bersubsidi tidak naik sejak tahun 2007, atau ketika kebijakan konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke LPG dimulai.

Pilihan Redaksi Harga Gas Tinggi, PLN Tagih Aturan Bisnis Gas dari Pemerintah Pertamina Mulai Impor LPG dari AS Pemerintah Kaji Kenaikan Harga Elpiji Melon

Selain itu, Jonan mengatakan bahwa subsidi elpiji di tahun ini bisa bengkak menjadi Rp30 triliun dari pagu anggaran Rp20 triliun. Hal ini, seiring harga patokan LPG yang meningkat dan mundurnya pelaksanaan subsidi elpiji tertutup dari tahun ini ke tahun 2018.

"Di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, DPR memandatkan bahwa pemerintah bisa meningkatkan harga elpiji sebesar RP1.000 per kg," ujar Jonan, kemarin.

Sebagai informasi, volume elpiji bersubsidi di dalam APBN 2017 dipatok sebesar 7,09 juta ton, di mana angka itu lebih besar dibanding APBNP tahun 2016 sebesar 6,25 juta ton.

Adapun menurut Kementerian ESDM, saat ini, tabung epliji 3 kg sudah terdistribusi kepada 57 juta rumah tangga. Namun, sesuai data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), hanya 25,7 juta KK yang terbilang pantas mendapatkan elpiji bersubsidi. Sehingga, seharusnya ada 31,3 juta KK yang tidak bisa mendapatkan elpiji bersubsidi di tahun ini.