Acara IMF dan Bank Dunia (World Bank/WB) atau IMF-WB Annual Meeting 2018 bakal digelar pada 8-14 Oktober 2018 mendatang di Nusa Dua, Bali.
Menurut Luhut, percepatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur tersebut perlu dilakukan lantaran perhelatan IMF-WB 2018 berpotensi membuat Indonesia kebanjiran wisatawan mancanegara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami lihat juga pariwisata, akan kami atur peserta yang bawa keluarganya agar setelah sidang bisa pergi berkunjung di beberapa destinasi wisata Indonesia," ujar Luhut saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Selasa (13/6).
Kendati begitu, Luhut meminta para Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk merampungkan laporan, terkait anggaran dan target-target yang bisa dibidik Indonesia saat menjadi tuan rumah IMF-WB 2018 nanti.
Adapun Luhut memberi waktu bagi para K/L, setidaknya sampai pekan depan, sehingga laporan dan konsep acara sektor ekonomi dan keuangan terbesar di dunia itu, bisa rampung sekitar 95 persen di pekan depan dan acara bisa berjalan dengan lancar.
"Pekan depan, Rabu (21/6), kami akan ke Bali untuk menerima masukan dari mereka (K/L terkait) mengenai apa-apa saja yang masih perlu disempurnakan dan anggarannya apa saja," imbuh Luhut.
Melengkapi Luhut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, laporan dari masing-masing K/L diharapkan segera masuk ke panitia pelaksana yang diketuai Luhut, terutama dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) agar pemerintah bisa memaksimalkan keuntungan dari acara ini.
"Ekstensi mereka tidak hanya Bali, namun kami akan tawarkan juga destinasi lain, sehingga akan kami tawarkan di Annual Meeting tahun ini. Sehingga mereka bisa rencanakan dari tahun sebelumnya," kata Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.
Kamar Hotel Laris Manis
Kendati baru berlangsung pada tahun depan, Luhut mengatakan bahwa sebagian besar kamar hotel yang ada di kawasan Nusa Dua, Bali, sudah laris manis dipesan oleh para delegasi pertemuan IMF-WB 2018.
Dengan begitu, otomatis, percepatan perbaikan dan pembangunan destinasi wisata menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan pemerintah. Sebab, pemerintah tak ingin kehilangan keuntungan dari momentum pertemuan IMF-WB 2018 ini.