Darmin mengatakan, sebetulnya pemerintah ingin menurunkan bunga KUR menjadi 7 persen agar masyarakat kecil lebih mampu menjangkau. Namun, ada pertimbangan lain yang membuat pemerintah menunda pelaksanaan tersebut, yakni keberlangsungan bisnis Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
"Sebetulnya banyak yang meminta KUR 7 persen. Tapi asal tahu saja, banyak BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang berteriak. Mereka berteriak, 'BPR kemudian jadi kasih kredit ke siapa? Saya kehabisan nasabah karena pemerintah bikin KUR, pakai bank pemerintah lagi'," kata Darmin dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Rabu (14/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika menilik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2017, suku bunga kredit BPR masih diatas 25 persen. Hal ini jauh dari bunga kredit KUR sebesar 9 persen.
Adapun, pemerintah dan OJK telah membuka akses bagi perbankan maupun koperasi yang ingin terlibat dalam program penyaluran KUR. Namun ia memastikan, hanya bank yang kondisi sehat yang boleh mengikuti program tersebut.
Tak mau lagi salah sasaran, pemerintah akan merevisi program KUR tahun ini. Targetnya, dana KUR sebesar Rp110 triliun akan mengalir ke usaha kecil produktif.
Porsi penyaluran KUR di sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, serta industri pengolahan, ditarget naik hampir dua kali lipat menjadi 40 persen pada tahun ini. Di tahun sebelumnya, porsi KUR sektor produktif cuma 22 persen.