Sri Mulyani Perkirakan Defisit Melebar ke 2,6 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, selisih belanja dengan penerimaan negara atau defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (R-APBNP) 2017 akan tembus 2,6 persen atau melebar dari asumsi awal, yakni 2,41 persen.

Berdasarkan hitung-hitungan, secara nilai, defisit anggaran semula diproyeksi sebesar Rp330 triliun. Angka itu berasal dari selisih terhadap penerimaan negara Rp1.750,3 triliun dikurangi kebutuhan belanja Rp2.080,5 triliun. Namun, defisit diproyeksi membengkak menjadi Rp367 triliun - Rp370 triliun.

"Mungkin, kami akan naikkan (asumsi) defisit jadi 2,6 persen atau bahkan bisa di atas itu," kata Sri Mulyani saat buka puasa bersama awak media di Kementerian Keuangan, Senin (19/6).

Lihat juga: 2018, Bank Dunia Prediksi Ekonomi Indonesia Naik 5,3 Persen

Proyeksi pelebaran defisit tersebut berasal dari meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah dan tidak tercapainya target penerimaan perpajakan (shortfall). "Ada potensi shortfall Rp50 triliun. Dari sisi belanja negara, kami lihat ada kenaikan Rp10 triliun, termasuk pergeseran belanja barang ke belanja modal," ujarnya. 

Adapun, untuk belanja negara, Sri Mulyani memproyeksi, setidaknya ada lima pos yang menambah beban pengeluaran pemerintah. Pertama, anggaran untuk perhelatan kompetisi olahraga Asian Games 2018 yang diperkirakan merogoh kocek APBN sebesar Rp3,5 triliun dari total kebutuhan mencapai Rp4,5 triliun.

Kedua, dibutuhkannya anggaran tambahan untuk menyelesaikan program sertifikasi lahan mencapai 5 juta hektare (ha) di tahun ini. Anggaran tambahan tersebut diperkirakan sekitar Rp1,2 triliun sampai Rp1,4 triliun untuk seritifikasi 3 juta ha lahan. Sementara, Rp1,4 triliun untuk sertifikasi dua juta ha lahan telah dicairkan lewat APBN Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Ketiga, anggaran untuk pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2018 nanti dan pemilihan umum presiden (Pilpres) pada 2019 mendatang. Keempat, anggaran tambahan untuk pengembangan proyek infrastruktur untuk pengadaan lahan. Kelima, perkiraan membengkaknya subsidi energi akibat terseret kenaikan harga minyak dunia.

"Kami akan fokus hitung subsidi minyak dan berapa yang harus ditanggung PT Pertamina (Persero)," terang Sri Mulyani.

Kendati begitu, khusus untuk subsidi energi, ia menekankan bahwa pemerintah dalam R-APBN 2017 masih akan menggunakan proyeksi pemberian subsidi sesuai dengan proyeksi awal APBN 2017, yaitu sebesar Rp77,3 triliun.

Namun, pemerintah terus bersiap mengikuti pergerakan harga minyak dunia yang mungkin akan berdampak pada perubahan proyeksi anggaran subsidi, sambil melihat kesanggupan Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk menutup kebutuhan listrik tersebut.

Lihat juga: Asumsi Harga Minyak 2018 Disepakati Sampai US$55 per Barel

Sementara, dari sisi shortfall, Sri Mulyani menyebut, akan ada kekurangan penerimaan perpajakan sebesar Rp50 triliun di akhir tahun nanti, sehingga turut berdampak pada pelebaran defisit di 2,6 persen.

"Jadi, ada beberapa pos belanja yang harus kami akomodasi dan itu tidak mungkin tanpa APBNP," imbuhnya.

Dalam R-APBN 2018, pemerintah berharap defisit mampu berada di rentang 1,9 persen sampai 2,3 persen. Itu berarti, lebih rendah dari proyeksi tahun ini dan realisasi defisit tahun lalu yang sebesar 2,35 persen.