Menteri Jonan 'Curhat' Susahnya Sunat Tarif Listrik

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (Persero) untuk terus melakukan efisiensi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkit listrik.

Alasannya, tarif listrik semestinya bisa turun per tiga bulan sekali, tepat ketika penyesuaian tarif tenaga listrik (tarriff adjustment) dilakukan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, rencana mewujudkan tarif listrik yang murah memiliki banyak halangan. Ia menyebut, setidaknya ada dua hal yang menjadi tantangan pemerintah dan PLN dalam mengefisienkan tarif setrum.

Menurut Jonan, yang pertama adalah inefisiensi dalam investasi yang dilakukan oleh pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). Sehingga, PLN kadang kesulitan di dalam melakukan negosiasi penjualan listrik menuju angka yang lebih efisien.

Oleh karenanya, pemerintah dan PLN dalam waktu dekat akan meninjau seluruh nilai investasi yang dilakukan oleh IPP. "Negosiasi terhadap penjualan listrik atau terhadap tarif listrik yang ditawarkan oleh semua perusahaan IPP, itu harus betul-betul sangat efisien," kata Jonan di Kementerian ESDM, Rabu (5/7).

Namun, dengan investasi yang lebih murah, ada kekhawatiran bahwa investor akan merugi. Jika merugi, tentu saja tidak ada investor yang berminat masuk ke bisnis pembangkit. Meski begitu, bukan berarti investasi pembangkit tenaga listrik tak bisa efisien.

Ia mencontohkan rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang di Meulaboh dengan kapasitas 2x50 megawatt (MW). Dengan kapasitas yang rendah, pembangkit itu bisa menghasilkan listrik US$0,05 per Kilowatt-Hour (KWh), atau senilai Rp650 per KWh.

"Kalau rugi, tentu mereka tidak mau investasi. Tapi, kami akan coba menjaga suatu harga yang fair, investasi yang fair, supaya ini tarif listriknya makin lama makin turun," tambahnya.

Selain masalah investasi, kendala lain dalam menebas tarif listrik adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus berfluktuasi.

Pasalnya, kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) antara pemerintah dan IPP dilakukan dalam denominasi Dolar AS. Di sisi lain, penerimaan PLN dari penjualan listrik terhitung dalam besaran Rupiah.

Untuk menyiasatinya, Jonan meminta PLN untuk melakukan efisiensi di pemeliharaan pembangkit, transmisi, dan distribusi. Apalagi, beban PLN untuk hal tersebut terbilang besar.

"Angkanya cukup besar, bisa mencapai Rp30 triliun hinga Rp40 triliun dalam setahun," katanya.

Dengan upaya ini, ia berharap tarif listrik tidak naik hingga tahun 2019 mendatang. Ia menargetkan, tarif listrik industri bisa turun dari Rp 1.100 per KWh ke angka Rp800 hingga Rp900 per KWh dalam tiga tahun mendatang. Sementara itu, ia berharap tarif listrik rumah tangga tak akan lebih dari Rp1.400 per KWh.

Pilihan Redaksi Usai Lebaran, Konsumsi Listrik Kembali Meningkat Jasa Marga Bidik Rp2 Triliun Sekuritisasi Aset Tol Jagorawi Punya Utang Rp200 Triliun, PLN Klaim 'Masih Aman'

"Harapan kam, paling kurang itu sampai 2019 itu tentu saja tarif listrik turun. Minimal tarif listrik tetap. Pelan-pelan dulu tapi terus kami akan push down," pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah memutuskan untuk menahan tarif listrik non-subsidi hingga akhir tahun mendatang. Sehingga, tarif listrik untuk Tegangan Rendah (TR) masih dipatok Rp1.467 per KWh, Tegangan Menengah dipasang Rp1.114 per KWh, dan Tegangan Rendah (TR) dipatok sebesar Rp996 per KWh.

Di sisi lain, menurut data Kementerian ESDM, BPP di tahun 2016 sudah mencapai Rp983 per Kilowatt-Hour (KWh) atau turun 1,5 persen dari angka US$998 per KWh di tahun sebelumnya.