Defisit APBNP 2017 Merangkak Naik Jadi 2,67 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedikit meningkat dari proyeksi di bulan lalu sebesar 2,6 persen menjadi 2,67 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Sri Mulyani, defisit anggaran tersebut telah mempertimbangkan seluruh penambahan dan penghematan anggaran yang perlu disesuaikan oleh pemerintah dalam APBNP 2017, sejalan dengan meningkatkan kebutuhan Kementerian/Lembaga (K/L) dan adanya beberapa pos yang bisa dihemat.

"Ini telah memperhitungkan kemungkinan dari K/L membelanjakan seluruh anggarannya mencapai 95 persen dan ini sama seperti tren selama ini. Dengan demikian, kami akan tetap menjaga defisit di bawah 3 persen," ucap Sri Mulyani di Gedung DPR, Rabu (5/7).

Adapun peningkatan belanja K/L di antaranya berasal dari kenaikan anggaran subsidi di sektor energi untuk listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan gas elpiji tiga kilogram (kg).

Pasalnya, di semester II ini, pemerintah perlu menunaikan kewajiban bayar terhadap talangan subsidi yang sebelumnya dilakukan oleh PT Pertamina (Persero).

Selain itu, di semester ini, pemerintah juga perlu melunasi kewajiban bayar subsidi BBM yang selama ini dipakai oleh institusi seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Misalnya yang dipakai oleh institusi seperti TNI, yang belum terbayarkan. Kami akan menggunakan itu," terang Sri Mulyani.

Pilihan Redaksi Wacana Pemindahan Ibu Kota Bagai Mimpi di Siang Bolong RAPBNP 2017, Defisit APBN Membengkak Dekati 3 Persen Banggar DPR-Pemerintah Sepakati R-APBN 2018

Kemudian, ada beberapa K/L yang membutuhkan anggaran tambahan untuk belanja modal, namun di satu sisi, dari anggaran belanja barangnya bisa dihemat. Lalu, belanja tambahan lainnya, misalnya sertifikasi lahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), pembiayaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan lainnya.

"Nanti, semua bahasan dengan dewan ini (akan dilakukan) dalam tiga minggu ke depan," pungkasnya.

Sebelumnya, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, ada pelebaran defisit lantaran peningkatan belanja negara dan penyusutan penerimaan negara, khususnya dari pajak. Bahkan, diperkirakan penerimaan pajak mengalami shortfall hingga Rp50 triliun.