Pemerintah Negosiasi Perjanjian Investasi dengan UEA

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memastikan rancangan perjanjian investasi secara bilateral (Bilateral Investment Treaty/BIT) dengan Uni Emirat Arab (UEA) akan rampung dalam beberapa bulan ke depan. Hingga saat ini, pemerintah sedang menegosiasikan empat poin perjanjian bersama negara di kawasan Timur Tengah tersebut.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menjabarkan, empat poin itu adalah pengambilan alih (Expropriation), perlakuan sengketa negara investor (Investor-State Dispute Settlement/ISDS), penanganan yang sama (Equal Treatment) soal pengelolaan sumber daya negara investor, dan portofolio investasi dari UEA di pasar modal Indonesia.

Menurut dia, empat poin tersebut masih dinegosiasikan lantaran belum sinkron dengan Undang-undang (UU) Indonesia yang berlaku saat ini. Di sisi lain, pemerintah harus pula patuh pada UU yang berlaku.

Lihat juga: Indonesia-Turki Teken Kerja Sama Investasi Rp6,7 Triliun

"Misalnya, kalau mereka mau berinvestasi di pasar modal kita, apakah mereka menginginkan ada proteksi juga? Tapi, kan investasi di pasar modal sudah ada aturannya sendiri. Ini sedang dicari cara terbaiknya," ujarnya, mengutip siaran pers, Minggu (9/7).

Bersamaan dengan masih mengganjalnya empat poin itu, pemerintah akan mengirimkan tim yang terdiri dari Kementerian ESDM, Kementerian Luar Negeri, dan Bank Indonesia (BI) ke UEA untuk melanjutkan negosiasi di akhir pekan.

Apabila rancangan perjanjian ini rampung dan siap diteken, Arcandra memproyeksikan, aliran investasi dari UEA akan deras ke Indonesia, terutama ke sektor energi, seperti pengelolaan blok minyak dan gas (migas) hingga energi baru terbarukan (EBT).

Adapun investasi tersebut akan berjalan melalui perusahaan pelat merah, yakni PT Pertamina (Persero).

"Bisa ke blok terminasi, nanti sifatnya bisnis ke bisnis, kami kasih ke Pertamina. Pertamina boleh kerja sama dengan rekanan lama atau rekanan baru yang dirasa memberikan nilai tambah dalam pengelolaan blok-blok tersebut," jelas Arcandra.

Selain ke sektor energi, UEA disebut juga melirik investasi ke sektor pertanian, pengembangan ternak, dan infrastruktur perhubungan dengan menggandeng PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Senada dengan Arcandra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa percepatan perjanjian dengan UEA ini berpotensi mendatangkan suntikan investasi ke Tanah Air. Namun, realisasi investasinya diperkirakan belum masuk di tahun ini.

Pasalnya, negosiasi masih membutuhkan waktu. Sekalipun telah menemukan kata sepakat, pemerintah dirasa baru akan meneken kesepakatan akhir tahun nanti. Sehingga, kemungkinan investasi baru masuk tahun depan.

Lihat juga: Pemerintah Rayu 52 Perusahaan Tawarkan Blok Migas

"Kalau belum selesai (kesepakatan) ya susah (memprediksi). Yang penting, kami pergi ke sana dulu untuk mempertegas yang sudah diidentifikasi. Paling masih satu putaran lagi biar jelas," kata Darmin pada kesempatan yang sama.

Sebagai informasi, perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Menteri ESDM dengan Menteri Energi UEA di Mei lalu, di mana kedua belah pihak telah meneken nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai bentuk kesiapan UEA menanamkan modal di Indonesia.

Mengacu data BKPM, UEA adalah negara Timur Tengah yang paling tinggi realisasi investasinya di Indonesia dengan angka US$55 juta sepanjang 2016. Angka itu mengambil porsi 0,19 persen dari realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun lalu yang sebesar US$28,96 miliar.