Pemerintah Diminta Hati-hati Pangkas Anggaran Subsidi Energi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah diminta berhati-hati dalam memasang target anggaran subsidi untuk sektor energi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (R-APBNP) 2017 yang kembali dipangkas sekitar Rp1,9 triliun menjadi Rp101,2 triliun.

Pemangkasan anggaran subsidi tersebut karena dilatarbelakangi turunnya proyeksi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Palm Oils/ICP) dari US$50 menjadi US$48 per barel.

Pengamat energi dari Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, asumsi pemerintah tersebut harus diperhatikan dengan seksama. Pasalnya, Pri Agung melihat ICP sampai akhir tahun tak akan berubah banyak bahkan cenderung stagnan di kisaran US$45-50 per barel.

Lihat juga: Garap 245 Proyek, Pemerintah Butuh Rp4.197 Triliun

"Sebenarnya, terlalu berisiko kalau dikurangi lagi anggaran subsidinya. Apalagi, dengan asumsi bahwa harga minyak akan turun. Justru terlihat akan stagnan, tidak banyak berubah," ujar Pri Agung kepada CNNIndonesia.com, Minggu (16/7).

Kendati begitu, pemangkasan anggaran subsidi energi yang baru saja dilakukan dirasa tak cukup besar bebannya kepada masyarakat.

Dengan catatan, pemerintah tidak sampai menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas elpiji tiga kilogram (kg) di sisa tiga bulan terakhir atau setelah menahan harga BBM dan elpiji melon di rentang Juli-September mendatang.

"Implikasinya (pengurangan anggaran) belum akan berdampak tapi bisa berdampak kalau ada kenaikan harga walau potensi kenaikan itu ada," imbuh dia.

Oleh karena itu, ia menuturkan, pemerintah perlu memperhitungkan dengan matang target anggaran subsidi energi tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga diminta mengantisipasi pembengkakan belanja di pos lain yang selanjutnya berimplikasi pada pelebaran defisit anggaran dan penambahan utang pada APBN 2017.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah mengoreksi anggaran subsidi energi di R-APBNP 2017 menjadi Rp101,2 triliun dari sebelumnya Rp103,1 triliun.

Lihat juga: Menaruh Asa Proyek Migas Pada Status Prioritas Nasional

Padahal, pekan sebelumnya, pemerintah menyampaikan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) bahwa anggaran subsidi energi akan ditambahkan sebesar Rp25,8 triliun dari Rp77,3 triliun pada APBN 2017.

Dengan koreksi tersebut, anggaran subsidi listrik turun Rp1 triliun dari semula Rp52 triliun menjadi Rp51 triliun, subsidi BBM turun Rp400 miliar dari semula Rp10,6 triliun menjadi Rp10,2 triliun, serta subsidi gas elpiji turun Rp500 miliar dari Rp40,51 triliun menjadi Rp40 triliun.

"Berdasarkan kalkulasi, tahun ini, tidak ada kenaikan harga gas elpiji dan volume solar turun 16 juta kiloliter (kl) menjadi 15,5 juta kl. Jadi, dengan perubahan Rp1,9 triliun, maka defisit anggaran tidak mengalami perubahan, tetap pada outlook 2,67 persen," terang Sri Mulyani.