logo CNN Indonesia

OJK Imbau Publik Gunakan Jasa Gadai Terdaftar

, CNN Indonesia
OJK Imbau Publik Gunakan Jasa Gadai Terdaftar
Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan gadai swasta yang telah terdaftar maupun mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih minim. Kendati minim, OJK meminta masyarakat untuk menggunakan jasa gadai yang telah terdaftar.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan jasa gadai yang telah terdaftar atau berizin usaha dari OJK," tutur Anggota Dewan Komisioner OJK Merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Firdaus Djaelani di Menara Merdeka, Senin (17/7).

Sebelumnya, kewajiban bagi pelaku usaha pergadaian swasta untuk memperoleh izin usaha telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2015 tentang Usaha Pergadaian, diundangkan 29 Juli 2016. Dalam beleid tersebut, permohonan izin usaha paling lambat diajukan tiga tahun sejak POJK 31/2016 diundangkan.

Beberapa syarat untuk mengajukan permohonan izin diantaranya usaha gadai harus berbadan hukum dan memiliki modal disetor minimal Rp500 juta untuk ruang lingkup usaha di tingkat kabupaten/ kota dan Rp2,5 miliar untuk ruang lingkup usaha di tingkat provinsi.

Jika pelaku usaha belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan izin usaha, maka pelaku usaha diberikan kesempatan untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran paling lambat dua tahun sejak POJK 31/2016 diundangkan.

Namun, berdasarkan data OJK, hingga pertengahan Juli 2017, baru terdapat tiga pelaku usaha pergadaian swasta yang mendapatkan izin usaha dan enam pelaku usaha pergadaian swasta yang telah terdaftar di OJK.

Sementara, jumlah pelaku usaha pergadaian swasta yang sedang mengajukan permohonan perizinan atau pendaftaran kepada OJK saat ini sebanyak sembilan pemohon, terdiri atas tujuh pemohonan mengajukan izin usaha dan dua pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran.

Sebagai pembanding, berdasarkan kajian OJK tahun 2015, jumlah usaha pergadaian swasta mencapai 462 usaha. Jumlah itu terdiri dari 191 usaha gadai dan 271 koperasi yang menjalankan usaha gadai. Angka tersebut tidak memperhitungkan usaha gadai yang dilakukan oleh perbankan syariah dan perusahaan pembiayaan.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB OJK, Edi Setiadi mengungkapkan, penyebab pelaku usaha gadai swasta belum mengajukan izin diantaranya pertimbangan terkait ruang lingkup usaha dan perlu waktu untuk mempersiapkan modal.

Selain itu, mengingat waktu pengajuan pendaftaran maupun izin masih lama, pelaku usaha mungkin memilih mendaftar atau mengajukan izin di akhir-akhir.

Namun demikian, Edi mengimbau, pelaku usaha segera mengajukan permohonan pendaftaran maupun perizinan. Jika usaha gadai telah terdaftar atau mengantongi izin, maka OJK lebih mudah untuk mengawasi dan konsumen bisa terlindungi.

Tak hanya itu, usaha gadai swasta juga mendapatkan reputasi yang baik di mata masyarakat dan lebih leluasa dalam mengembangkan usaha.

Ke depan, lanjut Edi, OJK akan terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha gadai swasta untuk segera mengurus pendaftaran dan perizinan.

Kepala Departemen Pengawas Industri Keuangan Non Bank 1A OJK Yusman menambahkan, jika pelaku usaha tak jua terdaftar atau mengantongi izin hingga batas waktu yang ditentukan, maka usaha gadai yang dijalankan bisa dianggap ilegal.

Memang, OJK tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana mengingat ketentuan sanksi pidana harus diatur oleh aturan setingkat undang-undang. Namun, OJK bisa memberikan sanksi administratif seperti peringatan hingga penghentian usaha.

"Kalau kita memberikan izin kepada sejumlah perusahaan gadai dan kemudian membiarkan perusahaan gadai lain yang tidak berizin beroperasi, kita enggak adil sama mereka yang mengajukan izin," tegas Yusman.

0 Komentar
Terpopuler
CNN Video