Menko Darmin: Sekarang Momen yang Tepat Ubah Rp1.000 Jadi Rp1

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai saat ini merupakan momen yang tepat bagi Indonesia untuk melakukan redenominasi atau penyederhanaan angka pada mata uang. Pasalnya, tingkat inflasi Indonesia saat ini berada pada kisaran yang amam dan stabil.

"Jadi sekarang momen yang bagus, dulu sebenarnya inflasi sudah agak terkendali tapi masih agak tinggi. Dulu masih 4 sampai 5 persen, sekarang kan sudah sekitar 3 sampai 4 persen," ujar Darmin di Gedung DPR, Rabu (19/7).

Redenominasi sudah pernah diusulkan oleh Darmin saat menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia tahun 2010. Bahkan, rencana tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2013. Sayangnya, pembahasan redenominasi tersebut tak dilanjutkan.

Darmin menjelaskan, inflasi menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank Indonesia maupun pemerintah untuk melaksanakan redenominasi. Tingkat inflasi menunjukkan kondisi perekonomian suatu negara.

Jika dilihat secara psikologis, menurut Darmin, masyarakat Indonesia telah siap menerima rencana tersebut. Hal ini ditunjukan dengan banyaknya pedagang yang mulai mencantumkan harga barang tanpa menuliskan jumlah angka nol terlalu banyak.

Indonesia pun diperkirakan tidak perlu waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan implementasi kebijakan redenominasi.

Lihat juga: Sri Mulyani Ajukan RUU Ubah Uang Rp1.000 Jadi Rp1 Tahun Ini

Kebijakan menghilangkan tiga nol di belakang rupiah ini akan membuat mata uang Indonesia lebih efisien dan memudahkan perhitungan dalam transaksi . Para pelaku bisnis juga lebih mudah untuk menyusun pembukuan.

Sebelumnya, Bank Indonesia meminta Komisi XI DPR RI untuk mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, persiapan awal yang dilakukan BI untuk redenominasi adalah penyederhanaan nilai rupiah selama dua tahun. Setelah itu akan terjadi masa transisi yang berlangsung selama lima tahun.

"Kita harap RUU ini bisa dibahas tahun 2017, apabila pemerintah dan DPR setuju," kata Agus.

Lihat juga: Rangkul Menkeu dan Menkumham, BI Rayu DPR Bahas Redenominasi