Sri Mulyani Restui Anggaran Kajian Pindah Ibu Kota Rp7 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui anggaran kajian pembentukan pusat administrasi baru atau pemindahan ibukota sebesar Rp7 miliar, sesuai dengan usulan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Iya masuk ke belanja Bappenas. Tapi jangan salah, ini baru (anggaran) kajiannya. Pembiayaan untuk melakukan kajian," ucap Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Kunta W.D. Nugraha di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (21/7).

Anggaran untuk kajian pemindahan ibu kota tersebut akan ditambahkan pada anggaran Kementerian PPN di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (R-APBNP) 2017, dengan total tambahan anggaran mencapai Rp26 miliar. Dengan demikian, anggaran Kementerian PPN di R-APBNP 2017 akan mencapai Rp561,47 miliar.

Lihat juga: Tak Mau Bahas Pindah Ibu Kota, Jokowi Takut Harga Tanah Naik

Sebelumnya, Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk melakukan tinjauan terhadap beberapa titik lokasi di luar Pulau Jawa yang dipertimbangkan akan menjadi ibu kota baru.

Namun, kajian tersebut sebenarnya tak berdiri sendiri di Bappenas. Sebab, kata Bambang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) turut melakukan kajian dan menyediakan alokasi anggaran sendiri.

"PUPR dan ATR juga sudah punya anggaran, sehingga tambahan anggaran ini (Rp7 miliar di Bappenas) untuk memastikan kajiannya komprehensif sehingga bisa mendukung perencanaan yang matang," kata Bambang pekan lalu.

Lihat juga: Ibu Kota Pindah, Pertamina Siap Bangun Infrastruktur Tambahan

Kendati ada tambahan anggaran pada R-APBNP 2017 untuk kajian ini, namun Bambang menyebutkan bahwa hal ini tak membebankan APBN. Sebab, sebelumnya kementeriannya juga telah melakukan penghematan sekitar Rp49,15 miliar yang berasal dari alokasi belanja barang.

Penghematan tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.