Kambing Hitam Daya Beli Masyarakat

Jakarta, CNN Indonesia -- Mal sepi, pusat pertokoan di Glodok dan Mangga Dua di Jakarta mulai ditinggalkan pembeli. Ruko-ruko yang dulu padat pengunjung kini berubah menjadi kios hantu. Penjualan ritel pun menurun tajam bahkan di saat Lebaran dimana puncak permintaan terjadi.

Daya beli masyarakat pun dikabarkan sedang lesu.

Isu ini ramai diperbincangkan belakangan ini. Banyak pengamat, mulai dari Profesor kawakan yang sempat viral di media sosial hingga ketua asosiasi ritel, berlomba mencari akar penyebab anomali ekonomi.

Disebut anomali karena secara makro pertumbuhan ekonomi masih tergolong bagus, diangka 5 persen.

Ada pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya pelemahan daya beli tidak terjadi, yang ada adalah shifting atau pergeseran dari toko ritel konvensional ke e-commerce.

Hal ini misalnya bisa dilihat dari perkembangan toko online yang kian menjamur, mulai dari platform jual-beli hingga usaha rumahan yang tidak terdeteksi berapa omsetnya.

Lihat juga: Mencermati Turunnya Daya Beli di Tengah Tren Inflasi Rendah

Pakar manajemen inovasi pun angkat bicara bahwa berita penurunan penjualan ritel hanyalah jeritan dari para pengusaha ritel tua yang menyalahkan kondisi karena kalah saing oleh lawan-lawan yang tak kelihatan.

Mereka pun mengeluarkan analisis tentang perubahan pola belanja generasi milenial yang disruptif dan melek digital sehingga dapat disimpulkan bahwa ekonomi kita sebenarnya baik-baik saja.

Sekali lagi hanya terjadi shifting atau pergeseran, yaitu disatu sisi peritel konvensional menelan kerugian, disisi yang lain ada pemain e-commerce yang raup untung besar.

Setelah ditelusuri dan dicocokkan dengan berbagai data, kehadiran e-commerce dan generasi milenial tidak bisa menggambarkan kondisi ekonomi secara nasional.

...teori shifting dari toko konvensional ke online tidak bisa disalahkan sebagai penyebab penurunan penjualan ritel secara nasional.

Porsi e-commerce terhadap total ritel nasional masih dibawah 1 persen. Ini artinya teori shifting dari toko konvensional ke online
tidak bisa disalahkan sebagai penyebab penurunan penjualan ritel secara nasional.

Meskipun ada fakta omset salah satu perusahaan e-commerce selama Lebaran naik hingga 200 persen, dan sebuah perusahaan logistik dikabarkan merekrut 500 karyawan baru, hal itu tetap tidak bisa dijadikan pembenaran atas kondisi yang terjadi.

Faktanya daya beli masyarakat memang menurun tajam sejak 3 tahun lalu.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga berdasarkan data triwulanan BPS terus melambat yakni dari 5,15 persen di 2014 menjadi 4,93 persen di tahun 2017.

Bagi negara dengan 57 persen kue ekonomi yang dibentuk dari konsumsi, tentu tren penurunan tersebut berimbas pada banyak sektor. Otomatis sektor ritel yang menjual consumer goods pasti menurun.

Indikator kedua kelesuan daya beli juga bisa ditelusuri dari rendahnya inflasi selama 2 tahun terakhir.

Klaim Pemerintah bahwa inflasi terkendali pun menimbulkan tanda tanya.

Memang saat Lebaran lalu, inflasi Juni tercatat 0,69 persen dengan inflasi pangan yang relatif rendah, tetapi yang menarik adalah inflasi inti atau core inflation dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan penurunan, dari 0,33 persen menjadi 0,26 persen Kalau core inflation turun, bisa jadi permintaan agregatnya rendah.

Ini jelas tanda-tanda daya beli memburuk ketimbang kehebatan Pemerintah dalam mengendalikan harga pangan.

Salah satu penyebab utama turunnya daya beli adalah era commodity boom, terutama kenaikan harga minyak, telah berakhir.

Peralihan pola belanja generasi muda disebut menjadi penyebab aktivits konsumen, namun data berbicara sebaliknya. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Dan ini diikuti juga dengan turunnya perekonomian China sebagai mitra dagang terbesar Indonesia.

Penurunan kinerja ekonomi secara global tersebut membuat ekonomi Indonesia terpukul.

Pemerintah ingin mengembalikan keadaan ekonomi dengan menggenjot pembangunan infrastruktur. Sayangnya obat yang diramu Pemerintah ini masih punya banyak kekurangan.

Pembangunan infrastruktur berbeda dari era Soeharto dulu dalam hal penyerapan tenaga kerja. Saat ini teknologi konstruksi sudah canggih sehingga tidak terlalu dibutuhkan banyak tenaga kerja.

Jadi ratusan proyek infrastruktur yang dibuat Pemerintah kadang tidak sebanding dengan tenaga kerja yang diserap.

Begitu pun dengan investasi yang masuk ke Indonesia makin padat modal dan padat teknologi ketimbang padat karya.

Wajar apabila realisasi penyerapan tenaga kerja versi BKPM menurun 141 ribu orang di semester I 2017 dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau penyerapan tenaga kerjanya jelek, otomatis pendapatan masyarakat secara umum tidak bisa mengejar kenaikan harga.

Belum lagi, pencabutan subsidi listrik memukul masyarakat dari sisi pengeluaran dari Januari hingga Juni. 

Teknologi yang semakin canggih membuat proyek infrastruktur tidak lagi menyerap banyak tenaga kerja.(Ilustrasi/Dok. Setpres/Cahyo)

Melihat realita penurunan daya beli, sebaiknya Pemerintah tidak lagi berdiskusi dan mencari berbagai macam kambing hitam.

Pemerintah diharapkan sekarang bekerjasama dengan pelaku usaha merumuskan jalan keluar dari kesulitan saat ini.

Misalnya 15 paket kebijakan yang sudah lama tak terdengar progressnya dikaji kembali penerapannya.

Letak masalah dari sisi koordinasi maupun teknis operasional paket kebijakan harusnya muncul kembali sebagai diskursus publik yang akhirnya memunculkan ide-ide terobosan.

Perlu diingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang solutif, bukan bangsa yang sibuk cari kambing hitam sebagai pembenaran. (yns)