Minat Investasi Asing di Bioskop Bertambah Pasca Revisi DNI

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Rabu, 02/08/2017 10:24 WIB
Minat Investasi Asing di Bioskop Bertambah Pasca Revisi DNI Meski minat investasi tinggi, namun banyak investor yang masih belum puas dengan ketersediaan data-data yang menunjang keputusan investor untuk berinvestasi pada bioskop. (Thinkstock/Scaliger)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan, minat investor asing pada investasi bioskop meningkat pesat dalam setahun belakangan. Kondisi ini seiring diperbolehkannya Penanaman Modal Asing (PMA) di bioskop pasca revisi ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI).

Kepala BKPM Thomas Lembong memang tidak menuturkan jumlah perusahaan asing yang minat berinvestasi bioskop. Namun, tren penningkatan minat investor sudah menunjukkan hasil, setelah Singapura mengikuti jejak Korea Selatan untuk mengambilalih kepemilikan usaha sinema di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah Singapura melalui GIC Private Ltd mengumumkan akan mengambilalih kepemilikan Cinema 21, XXI dan The Premiere sebesar 30 persen dengan investasi sebesar Rp3,5 triliun pada akhir tahun lalu.


"Iya, memang banyak yang minat. Selain Korea Selatan kemarin juga ada Singapura yang masuk, ini karena kita buka (melalui DNI)," kata Thomas ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (1/8).

Aturan baru DNI tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Di dalam beleid itu, industri perfilman termasuk peredaran film 100 persen dibuka untuk asing. Sebelumnya, investasi ini 100 persen hanya boleh dimiliki Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Meski minat investasi tinggi, banyak investor yang masih belum puas dengan ketersediaan data-data yang menunjang keputusan investor untuk berinvestasi pada bioskop. Data yang dimaksud menurut Thomas, antara lain rata-rata harga karcis bioskop se-Indonesia dan jumlah bioskop yang tersedia di masing-masing provinsi.

Menurut Thomas, data-data ini diperlukan agar investor bisa menilai daya tarik investasi bioskop di Indonesia. Selain itu, data juga bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk membuka investasi.

"Misalnya, karcis di Pontianak harganya tinggi sekali dan minatnya bagus. Nanti investor baiknya investasi di sana," paparnya.

Namun, Thomas menyebut, penyediaan data ini bukan merupakan wewenang BKPM. Ia pun berharap instansi terkait mau menyediakan data yang dimaksud.

Meski demikian, belakangan Badan Ekonomi Kreatif mengatakan akan mendaringkan semua penjualan tiket bioskop se-Indonesia, sehingga data harga karcis itu bisa dipantau oleh investor.

Penyediaan data, lanjut Thomas, juga sangat penting untuk mencegah investasi-investasi yang berpotensi menimbulkan kelebihan suplai (overload). Dalam hal ini, ia mencontohkan investasi di bidang semen.
Ia berkisah, masih ada investor yang minat menanamkan modal di industri semen meski kapasitas industri sudah terlampau sesak. Menurut data Kementerian Perindustrian, produksi semen di tahun lalu tercatat 74,27 juta ton dengan konsumsi sebesar 56,5 juta ton. Artinya, di tahun lalu terjadi oversupply sebanyak 17,77 juta ton.

Dengan kondisi seperti ini, ia sangsi tingkat pengembalian investasi semen masih menarik. Maka dari itu, ia berharap data-data terkait dapat tersedia, sehingga investor bisa menilai daya tarik investasinya.

"Saya temukan, 'Lho, kok masih mau bangun pabrik semen lagi padahal harga juga sudah jelek, suplai sudah tinggi'. Ini sering kali saya lihat datanya itu tidak tersedia bagi publik untuk investor dan dunia usaha," pungkasnya.