Tekan Pengembang Nakal, Pemerintah Publikasi Anggota Asosiasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan merilis situs yang mempublikasikan nama-nama pengembang anggota dari Real Estate Indonesia (REI) maupun Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) yang membangun perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Upaya ini dimaksudkan demi mengurangi pengembang nakal yang berniat dan berpotensi mengelabui masyarakat. Lewat situs tersebut, Kementerian PUPR akan memunculkan seluruh data terkait pengembang, termasuk lokasi pembangunan rumah MBR dan jumlah yang akan dibangun pengembang.

"Kami akan sediakan web, di sana akan ada informasi mengenai siapa saja pengembangnya, lokasinya di mana, tentu saja masing-masing pengembang harus terdaftar di asosiasinya," jelas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti ditemui di kantornya, Senin (7/8).

Lihat juga: Syarat Baru Penerima FLPP Terganjal Harga Rumah Murah

Selain merilis nama-nama pengembang di internet, pemerintah juga akan membentuk tim bersama dengan pemerintah daerah untuk mengawasi pengembang rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tim ini, tidak hanya memonitor jual beli rumah, namun juga mengawasi mekanisme konstruksi perumahan agar layak huni.

Hal itu, sambung Lana, sejalan dengan rencana pemerintah untuk membuat sistem pengawasan terhadap Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.

Sebab, di dalam membangun rumah murah, tak jarang pengembang menggunakan standarnya masing-masing. Sayang, karena baru rencana, ia pun belum tahu ihwal mekanisme kerja tim tersebut.

"Sekarang yang digunakan pengembang berbeda-beda, ada yang full kayu (penuh) untuk rumah panggung dan lainnya. Biasanya, kualitas bangunan rumah ini dilakukan oleh bank. Namun, sekarang Kementerian PUPR dengan Pemda. Mekanismenya belum tahu, mungkin ada satu tim ke lapangan nanti yang ngecek," ujarnya.

Dengan pengawasan yang ketat terhadap pengembang, Lana berharap, tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan oleh pengembang. Ia mencontohkan, satu laporan di mana masyarakat sudah membayar uang muka rumah murah, tapi tak ada tindak lanjutnya sama sekali.

Lihat juga: Keberpihakan Bank Pada Sektor Perumahan Masih Rendah

Yang lebih mencurigakan, uang muka itu malah dibayar masyarakat ke rekening pribadi pengembang rumah. "Seharusnya, mekanismenya tak seperti itu, semua tentu ada peraturannya. Maka dari itu, pemerintah perlu untuk mencegah hal seperti yang dimaksud," tegas dia.

Pemerintah menargetkan pembangunan rumah murah sebesar 278 ribu unit di tahun ini. Adapun, sebanyak 40 ribu unit bisa dibeli masyarakat dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sementara 239 ribu sisanya bisa didapatkan dengan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB).

Hingga Juli 2017, realisasi FLPP baru tercatat 6.491 unit dan SSB baru 34.595 unit. Dengan demikian, pembangunan rumah murah baru sebesar 41.086 unit, maka realisasi rumah murah baru tercatat 14,77 persen dari target.