Pemerintah Bakal Buka Pabrik Garam Seluas 5 Ribu Ha di NTT

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berancang-ancang menyulap kawasan timur Indonesia, tepatnya di Kupang, Nusa Tenggara Barat, sebagai industri garam nasional. Jika tidak ada aral melintang, sekitar 5.000 hektare (ha) lahan disiapkan menjadi pabrik yang akan memproduksi kebutuhan garam nasional.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya beserta sejumlah kementerian telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas ekstensifikasi lahan garam di kawasan Indonesia Timur itu.

"Iya, tadi bahas mau ekstensifikasi lahan, kan bagus itu di Kupang, ada 5.000 ha lebih yang bisa dipakai buat penggaraman," tutur Luhut di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (8/8).

Lihat juga: Pemerintah Diminta Usut Mafia Impor Garam

Ia juga mengklaim, telah menyiapkan teknologi yang mampu menpercepat proses penggaraman dari yang semula 15 hari, kini bisa dipercepat menjadi hanya empat hari saja.

Di lahan itu pun, sambung Luhut, bukan hanya untuk menjemur garam, tetapi akan disediakan pabrik garam besar, sehingga garam yang dihasilkan tidak hanya garam konsumsi saja.

"Biar turunannya banyak, ada konsumsi, industri, yang farmasi juga bisa, pokoknya ada turunannya empat itu tadi," tutur Luhut.

Terkait pembiayaan eksitensifikasi lahan dan pembuatan pabrik garam, ia mengaku, tak membutuhkan dana yang besar. Namun, ia enggan menyebut jumlah pasti. "Sedikit kok, enggak mahal. Nanti lah dihitung-hitung lagi itu," terang dia.

Lihat juga: BPPT Klaim Punya Teknologi 'Tolak Impor' Garam

Terlepas dari jumlah dana yang belum dipastikan, saat ini, Luhut menyebut pihaknya akan fokus melakukan peninjauan di lahan tidur yang berada di kawasan Kupang itu. Setelah perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus nanti, pihaknya akan segera meninjau langsung ke lokasi.

"Iya, setelah 17 Agustus nanti, pokoknya ini kami hitung-hitung bisa selesai 1,5 tahun sampai 2 tahun lagi," ucapnya.

Secara terpisah, Direktur Jendral Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti membenarkan upaya pemerintah menjadikan Kupang sebagai lumbung garam nasional.

"Iya soal ekstensifikasi lahan garam tadi, tentang lokasi tanah-tanah di Nusa Tenggara Timur (NTT), Nagakeo, kalau yang terlantar agar segera diproses. PT garam harus masuk. Terus, BPPT dengan teknologinya. Seperti itu," ungkap Brahmantya.

Menurut dia, potensi lahan di Teluk Kupang sendiri ada sekitar 5.000 ha. Sedangkan, di Nagakeo, masih terjadi perbedaan data, di mana berdasarkan data di Kementerian Agraria dan Tata Ruang sekitar 700 ha, sementara di KKP ada sekitar 1.700 ha.

Lihat juga: Pemerintah Disebut Belum Berpihak pada Petani Garam

"Itu potensi lahan segitu, kami nanti kroscek. Nanti, tim ini akan datang ke NTT untuk mengkroscek berapa lahan yang bisa dimanfaatkan," imbuhnya.

Menurutnya, wilayah Timur dipilih karena di wilayah itu tanahnya masih luas dan salinitas lautnya pun lebih asin.

"Supply demand (pasokan dan permintaan) bisa dari intensifikasi lahan yang sudah ada dengan lakukan pugar model-model yang ada, pencucian garam semua untuk tingkatkan kualitas mulai dari nacl dari rendah jadi tinggi," pungkasnya.