Menurunnya kemampuan produksi serta minimnya cadangan baru disebut jadi biang keladi permasalahan itu. Apalagi, permintaan akan gas diperkirakan terus bertambah. Sehingga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi bahwa defisit gas akan terjadi tahun 2019 mendatang.
Menurut neraca gas nasional, permintaan gas potensial, terkontrak, dan terkomitmen di tahun 2019 mendatang bisa mencapai 9.323 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Sayang, suplainya hanya terbilang 7.651 MMSCFD, sehingga Indonesia membutuhkan impor gas sebesar 1.672 MMSCFD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Pemerintah Proses Lelang Dua Proyek Pipa Gas |
Meski demikian, ada potensi defisit gas bisa terjadi lagi di masa depan jika proyek penghasil gas seperti Blok Masela dan proyek laut dalam Gehem-Gendalo kelolaan Chevron tak kunjung beroperasi.
Direktur Eksekutif Petrominer Institute Komaidi Notonegoro menuturkan, defisit gas bisa menimbulkan rentetan masalah bagi penggunanya yang terdiri dari industri, rumah tangga, hingga pembangkit listrik.
(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Maka dari itu, jika gas tidak hadir secara maksimal, maka elektrifikasi nasional yang jadi taruhannya. "Jika defisit gas, dampak terburuk yang terjadi adalah alokasinya. Rumah tangga, industri, hingga pembangkit listrik bisa terpukul," papar Komaidi.
Oleh karenanya, Indonesia mau tak mau harus mengimpor gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Apalagi, prediksi tersebut juga sudah dicantumkan di dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
Hal itu membuat Indonesia perlu bergegas membangun infrastruktur pendukung, seperti fasilitas regasifikasi dan pipa distribusi.
"Memang, cover lapangan-lapangan (gas) disiapkan, namun Indonesia juga perlu mendatangkan impor gas. Kalau impor tentu menggunakan LNG, dan itu harus sedia infrastruktur seperti storage hingga regasifikasi," paparnya.
Pemerintah sendiri rencananya akan membangun infrastruktur gas nasional yang cukup ambisius dengan nilai US$48,2 miliar hingga tahun 2030. Angka itu mencakup pipa dengan nilai US$12 miliar, fasilitas regasifikasi dengan nilai US$6 miliar, hingga fasilitas likuifikasi gas dengan nilai US$25,6 miliar.
Dengan melihat konsentrasi pemanfaatan gas di sisi antara (midstream) dan hilir, ia berharap kebijakan pemerintah bisa mengakomodasi dua kegiatan krusial tersebut di masa depan.
"Kemarin kan ada rencana revisi peraturan mengenai hilir gas, pemerintah bisa merapikan hilir dan midstream di situ," paparnya.
Setali tiga uang, Direktur Gas PT Pertamina (Persero) Yenni Andayani menuturkan bahwa pembangunan infrastruktur perlu dikebut karena nantinya Indonesia akan bersaing dengan negara-negara Asia lainnya dalam mendapatkan LNG impor.
"Indonesia harus segera agresif, melihat kesigapan Thailand, Vietnam, hingga Filipina. Kalau semua negara Asia Tenggara membangun infrastruktur gas dalam waktu bersamaan, maka untuk mendapatkan kontrak gas impor adalah hal yang perlu diperhatikan," ujar Yenni.
(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)