Selisih Harga Garam Petambak dan Impor Cuma 10 Persen

Christine Novita Nababan , CNN Indonesia | Sabtu, 12/08/2017 19:15 WIB
Selisih Harga Garam Petambak dan Impor Cuma 10 Persen
Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebut selisih harga garam impor dari Australia dan garam produksi petambak cuma 10 persen. Tidak heran, banyak pelaku industri yang memilih impor ketimbang menyerap garam rakyat.

Menurut Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati, harga garam produksi petambak akan sulit bersaing, terutama saat musim kemarau basah datang dan garam impor terdistribusi.

"Selisih harga garam bisa 10 persen dari harga yang bisa kita produksi. Lumayan tinggi dan sangat jauh sekali perbedaannya dengan impor. Namun, ketika kemarah basah lewat, garam kita akan babak belur di pasaran," ujarnya, mengutip ANTARA, Sabtu (12/8).

KIARA mengusulkan pemerintah menetapkan harga pembelian pokok (HPP) sebesar Rp2.500 hingga Rp3.000 per kilogram agar petambak mendapatkan kepastian saat kemarau basah dan panen raya.

Menurut Susan, anjloknya harga garam di wilayah penghasil, seperti Lombok, Nusa Tenggara Barat, bisa berdampak pada alih profesi petambak garam menjadi petambak udang.

Sebab, selain karena harga garam impor yang lebih murah, garam yang diproduksi petambak lokal dianggap tidak memenuhi kadar Natrium Chlorida (NaCl) sebesar 97 persen seperti yang dibutuhkan industri.

Menurut Susan, kadar NaCl paling tinggi yang bisa diproduksi petambak lokal sebesar 94 persen, namun bisa ditingkatkan menjadi 97 persen jika didukung teknologi, seperti mesin iodisasi.

KIARA mencatat setidaknya sejak 1990 impor garam telah dilakukan sebanyak 349.042 ton dengan nilai US$16,97 juta untuk memenuhi kebutuhan industri, serta kelangkaan stok garam akibat dampak dari anomali cuaca.

Seperti diketahui, pemerintah membuka keran impor 75 ribu ton garam konsumsi dari Australia yang akan dilakukan secara bertahap.

Sebanyak 27.500 ton garam impor dari Australia yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Jumat (11/2) akan disebar ke sejumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di tiga wilayah, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat.