"Saya gambarkan, misalnya, pada kuartal I 2016 rata-rata konsumsi per kapita itu hanya Rp4,8 juta, tetapi kuartal II ini Rp5,07 juta. Secara nominal naik, tetapi pertumbuhannya agak turun," ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam diskusi 'Indonesia di antara Pertumbuhan Ekonomi dan Anjloknya Daya Beli' di Gedung Nusantara III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (14/8).
Pria yang akrab disapa Kecuk ini mengingatkan, konsumsi masyarakat tetap tumbuh pada kuartal I 2017, meskipun tipis. Sepanjang kuartal II lalu, konsumsi rumah tangga masih tumbuh 4,95 persen secara tahunan (yoy), naik dari kuartal sebelumnya 4,95 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, pertumbuhan sektor restoran dan hotel, pada April-Juni juga naik dari sebelumnya 5,43 persen menjadi sebesar 5,87 persen. Hal ini mengindikasikan peralihan pola konsumsi masyarakat.
"Harapannya, kemarin ada lebaran dan puasa bisa mencapai 5 persen. Tapi dengan 4,95 persen ini saya bilang masih kuat dan tidak ada indikasi penurunan daya beli," terangnya.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio juga menilai, tidak ada indikasi penurunan daya beli. Pada semester I lalu, pendapatan perusahaan sektor barang konsumen yang melantai di bursa masih bertumbuh 17,2 persen secara tahunan (yoy).
"Jangan lihat laba, tetapi lihat revenue (pendapatan). Betul ada beberapa perusahaan, misalnya, Indomaret, labanya turun tetapi revenuenya naik signifikan. Laba turun karena ada penambahan biaya, karena investasi yang besar," jelas Tito.
Menurut Tito, alih-alih khawatir soal daya beli, Tito lebih khawatir pada gejala konsumerisme yang terjadi di tengah masyarakat. Artinya, masyarakat rela mengeluarkan uang lebih demi gaya hidup yang seharusnya tidak terlalu penting. Misalnya, beli ayam cepat saji yang lebih mahal dibandingkan memasak sendiri.
Sektor telekomunikasi juga tumbuh cukup bagus di kuartal II lalu, di antaranya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT XL Axiata Tbk yang masing-masing tumbuh 14 persen dan 9 persen.
Ia optimistis, pola konsumsi yang beralih ke barang nonprimer masih akan berlanjut. Karenanya, negara perlu hadir untuk mengarahkan masyarakat agar tidak terjebak dalam sifat konsumerisme. Misalnya, pemerintah lebih ketat dalam mengatur lokasi franchise makanan siap saji.