Jokowi Kucurkan Rp440 Triliun untuk Pendidikan Tahun Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menganggarkan dana pendidikan sebesar Rp440,9 triliun pada 2018 guna meningkatkan kualitas pendidikan serta para guru.

Hal itu terungkap dalam keterangan terpisah antara Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Kementerian Keuangan. Bambang menuturkan terdapat sepuluh prioritas nasional di antaranya sektor pendidikan.

“Pendidikan, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru,” kata Bambang dalam keterangannya yang dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (17/8)/

Data Kementerian Keuangan menyatakan anggaran pendidikan tahun depan adalah Rp440,9 triliun guna meningkatkan akses, distribusi dan kualitas pendidikan.

Tiga pembiayaan itu diperoleh dari belanja pemerintah pusat Rp146,6 triliun; transfer ke daerah dan dana desa Rp279,3 triliun; serta pengeluaran pembiayaan Rp15 triliun.

Lihat juga: Pemerintah Incar Rp500 Miliar dari Cukai Plastik Tahun Depan

Sasaran target dalam hal ini adalah Program Indonesia Pintar (19,7 juta jiwa); Beasiswa Bidik Misi (401,5 ribu mahasiswa); dan tunjangan profesi guru yang terdiri dari non-PNS (435 ribu guru), PNS (257 ribu guru), dan PNSD (1,2 juta guru).

Di sisi lain, pemerintah juga akan memfokuskan peningkatan kesehatan di dalam negeri.

Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp110,2 triliun atau lima persen dari total anggaran belanja. Nantinya, jumlah itu akan dipenuhi dari belanja pusat Rp80,7 triliun dan sisanya dari transfer Rp29,5 triliun.

"Fokus pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan penguatan upaya promotif dan preventif "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat"," papar Bambang.

Target Sektor Kesehatan

Untuk prioritas kesehatan, pemerintah menargetkan program Indonesia sehat bagi 92,4 juta jiwa, imunisasi untuk anak usia 0-11 tahun sebesar 92,5 persen, dan sertifikasi obat dan makanan 74 ribu.

Selain itu, program kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi untuk 1,8 juta orang, penyediaan sarana fasilitas kesehatan yang berkualitas di 49 rumah sakit, dan penanganan malaria dan HIV.

Lihat juga: Pembangunan di DPR Telan Anggaran Rp601 Miliar

Bambang menyebut, RKP 2018 ini disusun melalui proses yang lebih sinkron dan terkoordinasi antara Kementerian. Sehingga, Bappenas bersama Menteri Keuangan, dan Menteri PAN RB telah merilis Sistem Aplikasi Integrasi Perencanana, Penganggaran dan Informasi Kinerja.

Dalam RAPBN 2018, pemerintah memasang target belanja negara sebesar Rp2.204,38 triliun, atau meningkat dari target belanja dalam APBN 2017 Rp2.080,45 triliun dan dari APBN Perubahan 2017 Rp2.133,29 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat naik menjadi Rp1.443,29 triliun dari Rp1.366,65 triliun. (asa)