Jokowi Ungkap Kengototan dalam Negosiasi dengan Freeport

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo tak memungkiri bahwa upaya proses negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport berjalan alot.

Ia mengatakan pemerintah Indonesia membutuhkan masa hampir 2,5 tahun guna mendapatkan persetujuan Freeport untuk divestasi saham 51 persen. Sejak beroperasi di Indonesia pada 1967 silam, pemerintah Indonesia hanya mendapatkan jatah sembilan persen saham perusahaan tambang yang bermarkas pusat di Amerika Serikat itu.

"Ini memang alot. Tapi kalau enggak ngotot ya dapatnya sembilan persen lagi," ujar Jokowi di hadapan sekitar seribu relawan Pro Jokowi (PROJO) di Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/9).

Lihat juga: Freeport: Konflik Lingkungan hingga 'Papa' Setnov Minta Saham

Jokowi mengatakan, selama 50 tahun di belakang, pemerintah Indonesia diam saja dan tidak bersikap tegas terhadap sikap Freeport terutama mengenai divestasi.

Menurutnya, hal itu tak bisa dibiarkan. Atas dasar itu, sejak menjabat presiden pada 2014 silam, Jokowi langsung mulai bernegosiasi dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

Lihat juga: Proteksi Pembelian Cegah Asing Berburu Saham Freeport

Enam bulan terakhir, komunikasi intensif dilakukan dengan Freeport. Menteri ESDM Ignasius Jonan bahkan berulang kali bertemu dengan CEO Freeport Richard Adkerson.

Ketegasan pemerintah berbuah baik. Freeport akhirnya 'tunduk' kepada pemerintah. Richard melepaskan 51 persen sahamnya kepada pemerintah. Selain itu, Freeport pun bersedia membangun smelter atau fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang.

Infografis kesepakatan Freeport dan Pemerintah Indonesia. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)