Seperti diketahui, bank sentral hanya memperbolehkan kartu digesek sekali pada mesin electronic data capture (EDC) untuk melindungi masyarakat dari pencurian data dan informasi kartu.
"Sanksinya adalah bisa di-blacklist atau dicabut dari kewenangan untuk menjalankan pembayaran melalui Electronic Data Captured," tutur Gubernur BI Agus DW Martowardojo di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (6/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pasal 35 beleid yang sama, BI mengatur jika penyelenggara jasa sistem pembayaran melanggar pasal 34 maka BI akan mengenakan sanksi administratif mulai dari teguran, denda, penghentian sementara atau sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran dan/ atau mencabut izin sebagai penyelenggara jasa pembayaran.
Lihat juga:BI: Jangan Mau Kartu Kredit Digesek Dua Kali |
Jika mengetahui ada merchant yang masih melakukan double swipe, Agus meminta masyarakat melaporkan ke Bank Indonesia Contact Center (BICARA) 131. Laporan dilakukan dengan menyebutkan nama pedagang dan nama bank pengelola yang dapat dilihat di stiker mesin EDC.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Achmad Baiquni menegaskan perseroan telah melarang merchant untuk penggesekan ganda (double swipe) dalam setiap transaksi nontunai.
"Kami sudah jalani apa yang diminta oleh BI. Kami melarang merchant yang bekerja sama dengan kami melakukan itu," ujar Baiquni.
Sebagai solusi, perseroan menyiapkan integrasi mesin kasir dan mesin EDC, sehingga kartu debit atau kredit tidak perlu dilakukan hingga dua kali.
"Kami bahkan sudah menyiapkan beberapa outlet dengan integrated cash register, jadi sudah langsung connected," ujar Baiquni.