DPR Minta Pemerintah Tunda Impor Gas dari Singapura

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah menunda rencana impor gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) dari Singapura. Toh, Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar menyebut bahwa potensi gas di dalam negeri masih mampu memenuhi kebutuhan nasional.

"Sudah sepantasnya pemerintah menunda rencana impor gas dari Singapura karena potensi gas di dalam negeri," ujarnya mengutip ANTARA, Rabu (13/9).

Apalagi, lanjut dia, pada 2018, ekspor LNG dengan volume 5,5 juta ton per tahun (MTPA) ke Korea Selatan dan Jepang akan berakhir, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi permintaan di dalam negeri.

Lihat juga: Incar Gas Murah, PLN Kaji Opsi Swap LNG dengan Singapura

"Gas bumi bukanlah komoditas ekspor lagi. Paradigma bahwa gas bumi sebagai modal dasar pembangunan industri dalam negeri dan juga upaya mewujudkan kedaulatan energi jangan hanya jargon saja, tapi harus diimplementasikan," tegas Rofi.

Ia menilai, langkah pemerintah yang berkeras mengimpor LNG dari Singapura menunjukkan lemahnya kebijakan kedaulatan energi nasional sekaligus memperlihatkan pengelolaan neraca gas yang tidak cermat.

"Kerasnya usaha pemerintah untuk mengimpor LNG dari Singapura membuktikan minimnya terobosan dan tidak cermat dalam mengelola neraca gas nasional," imbuh dia.

Lihat juga: Pemerintah Tinjau Ulang Harga Impor Gas dari Singapura

Produksi gas bumi Indonesia pada 2016 tercatat mencapai 6.775 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Sebanyak 59 persen atau 3.997 MMSCFD digunakan di dalam negeri.

Sedangkan sisa 41 persennya atau 2.778 MMSCFD diekspor ke luar negeri dalam bentuk LNG 29,36 persen dan pipa 11,55 persen.

Saat ini, sebagian besar penggunaan gas dikonsumsi oleh sektor Industri di luar pupuk, yaitu sebesar 23,26 persen. Khusus industri pupuk, penggunaan gas dalam negeri mencapai 9,58 persen.

Pilihan Redaksi Perusahaan Singapura Bangun Kilang Kondensat di Banyuwangi Suara Sumbang DPR Soal Kontrak Impor Gas dari Singapura

Sementara, sektor kelistrikan mengambil porsi gas bumi dalam negeri sebesar 14,61 persen atau sebanyak 584 MMSCFD.

Kementerian ESDM memproyeksikan proyek listrik 35.000 MW membutuhkan gas bumi 1.100 MMSCFD.

"Jika pemerintah cermat, dari angka-angka itu terlihat bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan gas buminya tanpa harus melakukan impor, termasuk untuk proyek listrik 35.000 MW, masih dapat dipenuhi dari produksi gas bumi di dalam negeri," pungkasnya.

Di samping itu, ia menambahkan, masih ada pula tambahan potensi pasokan gas bumi Blok Masela yang cukup besar.