Pemerintah Susun Aturan Pangkas Bunga KUR jadi 7 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menyatakan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) segera dipangkas menjadi 7 persen per tahun dari posisi saat ini 9 persen, sebagai upaya memperluas penyaluran program tersebut.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Setyowati Barnas mengatakan, hal itu dicanangkan guna pencapaian target dan perluasan penyaluran KUR, serta untuk mengakomodasi permintaan pelaku usaha.

Pemerintah melalui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) sedang menyusun konsep perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

"Dalam revisi itu antara lain memuat penurunan suku bunga dari 9 persen menjadi 7 persen efektif per tahun," ucapnya seperti dikutip dari Antara, Jumat (22/9).

Lihat juga: Menteri Susi Jamin KUR Mikro Nelayan Bebas Agunan

Ia mengatakan, pemangkasan suku bunga itu akan memungkinkan calon debitur, khususnya pengusaha pemula untuk mengakses KUR secara gabungan dalam kelompok usaha dengan mekanisme pembayaran kredit berdasarkan sistem tanggung renteng.

Terkait pencapaian KUR sampai saat ini, Yuana menjelaskan, dari target penyaluran sebesar Rp110 triliun pada 2017, realisasi sampai dengan Agustus 2017 mencapai Rp61,14 triliun atau 55,6 persen kepada 2.734.490 debitur.

Sementara realisasi berdasarkan regional berdasarkan letak pulau di Indonesia, jumlah penyaluran KUR masih cukup merata di seluruh pulau besar, dengan penyaluran tertinggi di pulau Jawa selanjutnya Sumatera.

Berdasarkan provinsi, Jawa Tengah menempati posisi pertama dalam penyaluran KUR dengan plafon mencapai Rp11,02 triliun kepada 569.579 debitur. Posisi kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dan dilanjutkan oleh Provinsi Jawa Barat pada urutan ketiga.

Realisasi menurut penyalur, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI masih mendominasi penyaluran KUR dengan plafon Rp46,81 triliun kepada 2.527.926 debitur UMKM.

Demi mencapai target penyaluran KUR 2017, sejumlah langkah yang diambil antara lain penambahan Bank Penyalur, mengikutsertakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai penyalur, mengikutsertakan koperasi sebagai penyalur, dan menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan KUR.

Lihat juga: Pemerintah Akan Pertegas Aturan Bebas Agunan KUR Mikro

Selain bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR, Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM juga bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan pendampingan kepada UKM untuk mengakses kredit melalui KUR.

Pihaknya juga melakukan program pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan kecil penerima KUR. Tercatat pada 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 telah terdampingi sebanyak 6.911 pelaku UKM dengan total realisasi pencairan sebesar Rp89,123 miliar.

"Diharapkan kegiatan pendampingan ini dapat direplikasi di daerah dengan menggunakan dana APBD. Sehingga, sasaran UMKM yang dapat mengakses KUR semakin bertambah," ujar Yuana.