Surat Menkeu Belum Sampai, PLN Bersikeras Setrum 35 Ribu MW

Jakarta, CNN Indonesia -- PT PLN (Persero) mengaku belum menerima surat resmi Menteri Keuangan yang mengkhawatirkan kondisi keuangan perusahaan jika bersikeras menjalankan program 35 ribu mega watt (MW). Bahkan, PLN mengklaim tak tahu menahu mega proyek listrik tersebut berpotensi menimbulkan risiko fiskal bagi keuangan negara.

Padahal, surat yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tersebut, juga ditembuskan ke Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Dalam surat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kekhawatirannya atas laba bersih PLN yang terus turun di tengah kewajiban pelunasan utang jatuh temponya yang semakin gemuk.

Lihat juga: Kementerian ESDM Tak Kerek Tarif Listrik Meski PLN 'Tongpes'

Sri Mulyani berpendapat bahwa hal itu bisa membuat perusahaan setrum pelat merah tersebut gagal dalam membayar utangnya dan berpotensi meningkatkan risiko fiskal.

“Surat itu viral ‎dan belum juga secara formal sampai ke PLN. Saya belum bisa menanggapi secara formal seperti apa, tapi kami akan tetap melakukan upaya terbaik,” ujar Direktur PLN Syamsul Huda, Kamis (27/9).

Oleh karena itu, Syamsul mengatakan, pemerintah belum memanggil perusahaannya untuk berkoordinasi lebih lanjut. Mungkin, ia menduga, saat ini Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN masih berkoordinasi pasca surat itu terbit.

Lihat juga: Sri Mulyani Usut Pembocor Surat Internal ke Jonan dan Rini

Pun demikian, Syamsul menilai, surat tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada PLN demi melaksanakan program 35 ribu MW. Namun, pasca bocornya surat tersebut, perusahaannya masih belum ada rencana untuk menyesuaikan lagi megaproyek tersebut.

“Target kami tetap 35 ribu MW. Secara formal, belum ada revisi 35 ribu itu jadi berapa,” tegas dia.

Di samping itu, ia bilang, perusahaan belum berniat untuk mengajukan perubahan tarif demi memperbaiki kinerja keuangan perseroan. Apalagi, masalah tarif listrik merupakan kewenangan Kementerian ESDM.

Pilihan Redaksi Surat Sri Mulyani ke Rini 'Ancam' Proyek Setrum Jokowi Menko Luhut Pastikan Proyek Setrum 35 Ribu MW Molor

Sehingga, sambung Syamsul, perbaikan kinerja finansial harus didorong dari efisiensi. “PLN, dalam segi tarif hanya menjadi pelaksana keputusan apa yang dilakukan pemerintah,” imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Sofyan Basyir pernah meminta pemerintah untuk memberikan harga khusus bagi batu bara yang digunakan dalam memasok Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Pasalnya, saat ini, harga batu bara dianggap menjadi momok bagi beban operasional perusahaan.

Selama ini, perusahaan membeli batu bara menggunakan harga pasar yang berlaku. Hal itu akan sangat membebani ongkos operasional jika harga batu bara meningkat tajam, seperti yang terjadi pada semester I kemarin. Terlebih, 55 persen dari kapasitas terpasang pembangkit saat ini bertenaga batu bara.

Sekadar informasi, PLN membukukan laba bersih sebesar Rp2,3 triliun pada semester I 2017. Angka ini menurun 70,8 persen jika dibandingkan pencapaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp7,9 triliun akibat peningkatan di sisi biaya.