Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Loto Srinata Ginting menyebut, SPN ini bisa digunakan di periode kapan pun selama terjadi cash mismatch. Namun, penerbitan ini mungkin tidak akan dilakukan pada tanggal-tanggal penerimaan, seperti pasca pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).
“SPN tapi dalam rangka untuk cash mismatch yang tidak dibatasi tenornya. Dimungkinkan tenor-tenor yang unik,” papar Loto ditemui di Bursa Efek Indonesia, Jumat (29/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Dengan penerbitan ini bukan berarti pemerintah tidak ada uang. Itu hanya cash mismatch saja, artinya kan uang pemerintah datang belakangan padahal kebutuhan sudah ada. Jadi, kalau misal cash flow short-nya dua minggu, kami terbitkan yang dua minggu,” terangnya.
“So far sih belum ada arah ke prefunding, karena defisit tahun ini arahnya on schedule,” jelas Loto.
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2018, pemerintah merencanakan penerbitan instrumen SPN dengan tenor satu bulan dalam rangka mendukung pengelolaan kas (cash management) tahun depan.
Selama ini, penerbitan SBN Rupiah dilakukan di pasar domestik berupa Obligasi Negara dan Sukuk Negara dengan tenor 2-30 tahun serta SPN maupun SPN Syariah dengan tenor sampai 12 bulan.
Rencananya di tahun depan, pemerintah menargetkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan angka Rp414,7 triliun. Sementara itu, pembiayaan melalui SBN hingga akhir tahun diperkirakan mencapai Rp433 triliun, atau lebih rendah dari target APBNP 2017 yakni Rp467,3 triliun.