"Kami konsultasi terus, ini masih progres," ungkap Rini, Senin (2/10).
Namun, pihak negosiator yang paling berwenang dalam penentuan hal tersebut berada di tangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada Jumat (29/9) lalu, Freeport-McMoran mengirimkan surat yang menolak proposal pemerintah terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Surat itu kemudian tersebar luas di media sosial.
Dalam surat itu, Freeport-McMoran menginginkan agar pelepasan saham (PTFI) dilakukan di lantai bursa dengan skema Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO).
"Saya belum baca surat apa," imbuhnya.
Lihat juga:Freeport Tolak Skema Lego Saham Ala Jokowi |
Sebelumnya, Freeport-McMoran juga menolak untuk melakukan divestasi dengan menerbitkan saham baru sesuai dengan keinginan pemerintah dalam proposal divestasi.
Tak hanya itu, manajemen Freeport juga menilai valuasi saham harus mencerminkan operasi hingga 2041 dan menggunakan valuasi berstandar internasional.
“Freeport juga telah mendapat perizinan dari berbagai lembaga Indonesia yang mendukung operasional hingga 2041. Freeport telah berinvestasi US$14 miliar dan akan menambah US$7 miliar untuk pengembangan bawah tanah,” kata Chief Executive Officer (CEO) Freeport-McMoran Richard Adkerson, dalam surat tersebut.