Mengutip ANTARA, Selasa (3/10), Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Swiss, menyebut pemerintah telah memprakarsai pelaksanaan kegiatan bertajuk Workshop on Sustainability and Non-Tariff Barriers to Trade: The Case Study of Palm Oil.
Workshop ini didukung oleh beberapa negara produsen sawit lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Guatemala, dan Kolombia. Catatan di beberapa negara tujuan ekspor, khususnya Eropa, produk sawit diperlakukan diskriminatif terkait dengan isu-isu pengrusakan hutan, perubahan iklim, dan pelanggaran hak masyarakat adat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tekanan berasal dari berbagai negara maju dan aturan tarif dan nontarif yang ditetapkan oleh pemerintah pengguna sawit.
Margot Logman dari Aliansi Minyak Sawit Eropa (European Palm Oil Alliance/EPOA) memberikan informasi yang seimbang dalam perspektif kelapa sawit yang berkelanjutan di kawasan Eropa, khususnya dari sisi pelaku konsumen, untuk mengatasi tantangan terhadap isu lingkungan dan sosial terkait dengan penggundulan dan degradasi hutan.
"Minyak kelapa sawit menafkahi banyak orang di dunia, sehingga negara maju harus membantu negara-negara produsen untuk membuat minyak sawit lestari," terang dia.
Selanjutnya, negara-negara produsen kelapa sawit akan terus melanjutkan kerja sama mereka dengan sejumlah para pemangku kepentingan di Jenewa, serta Brussels, Belgia, untuk memastikan setiap peraturan yang berlaku harus bersifat adil dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam fora multilateral.