Cegah Korupsi, Pemerintah Diminta Perketat Penerbitan IUP

dit , CNN Indonesia | Senin, 09/10/2017 17:27 WIB
Cegah Korupsi, Pemerintah Diminta Perketat Penerbitan IUP Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Pemerintah mengetatkan peraturan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar tak menjadi celah terjadinya tindak korupsi. (Dok. PT Freeport Indonesia).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah diminta mengetatkan peraturan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar tak menjadi celah terjadinya tindak korupsi.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Pencegahan Korupsi Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria dalam Diskusi Publik bertajuk 'Pencegahan Korupsi pada Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Indonesia' di Jakarta, Senin(9/10).

"(Pengetatan aturan IUP) mendesak sifatnya karena banyak sekali izin - izin tambang yang bermasalah tanpa penegakan hukum," ucapnya di Jakarta, Senin (9/10)


Pada 2014, tercatat 1.850 IUP dari total 11.000 IUP yang tidak punya nomor pokok wajib pajak (NPWP). Tercatat sebanyak 90 persen dari total IUP yang ada tidak membayar jaminan reklamasi dan pascatambang. Tak hanya itu, sebanyak 70 persen tidak membayar kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Per Agustus 2017, terdapat 2.599 IUP yang berstatus Non CnC (Clean and Clear) dari total 9.147 IUP.

Lembaga swadaya masyarakat Transparency International Indonesia (TII) menemukan, terdapat 35 risiko yang dapat memicu terjadinya praktek korupsi akibat pemberian IUP.

"Dari 35 risiko tersebut, 20 risiko dikategorikan sangat tinggi, artinya risiko tersebut sangat mungkin terjadi," ucap Manajer Tata Kelola Industri Berbasis Lingkungan TII Rivan Prahasya.

Ia menyatakan, faktor terbesar penyebab korupsi ialah buruknya rancangan proses pemberian IUP. Misalnya, sistem audit keuangan dan pertambangan, serta mekanisme verifikasi untuk pemohon IUP yang masih sangat lemah. Hal itu bisa menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi.

Selain itu, akses data dan informasi pertambangan yang tertutup dan sistem informasi geologi yang tak lengkap mengakibatkan ketidakjelasan nilai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang akan dilelang. Hal itu juga dapat menjadi tambang korupsi bagi para pengusaha yang nakal.

Intinya, peraturan pelaksanaan sistem pemberian IUP yang lemah menjadi peluang terjadinya tindakan korupsi di sektor pertambangan.

One-Map Jadi Solusi

Guna meminimalisir korupsi di sektor pertambangan, Rivan merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo untuk mempercepat realisasi kebijakan satu peta (one-map).

"Kami mendorong pelaksanaan one map itu bisa dipercepat karena bisa memberi kepastian sinergi spasial antar sektoral dengan kementerian" jelasnya.


Ia juga meminta agar DPR mempercepat revisi undang - undang nomor 4 Tahun 2009, karena krusial untuk mengatur kewenangan daerah dalam hal pengaturan sumber daya minerba.

Selain itu, ia juga meminta Kementerian ESDM untuk mendorong keterbukaan akses data dan informasi terkait penerbitan dan pengelolaan IUP, serta kejelasan penetapan wilayah pertambangan dan proses lelang WIUP.

Kementerian Dalam Negeri juga diminta memperkuat sistem integritas penyelenggaran pemerintahan provinsi, terutama dalam sektor perizinan pertambangan.

"Masih diperlukan standar prosedur pelaksanaan lelang WIUP," imbuhnya.