Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan anggaran pembangunan infrastruktur untuk Pulau Sumatera pada tahun 2018 sebesar Rp20,32 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan manfaat pembangunan infrastruktur harus bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
“Anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp106,9 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran infrastruktur di Pulau Sumatera berkisar Rp20,32 triliun,” jelas Basuki dalam keterangan resmi, Selasa (10/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggaran Rp20,32 triliun untuk Pulau Sumatera tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan air dan pangan sebesar Rp7,42 triliun.
Kemudian, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan sebesar Rp8,86 triliun, infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp2,52 triliun dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp1,51 triliun.
Basuki mengakui, tantangan disparitas di Pulau Sumatera masih besar dimana kegiatan ekonomi masih dominan di bagian timur dibandingkan barat. Hal ini juga terkait dengan kondisi geografis Pulau Sumatera, dimana potensi kebencanaan menjadi perhatian dalam membangun infrastruktur.
“Namun tantangan tersebut harus kita jawab dengan tepat. Dibangunnya jalan tol di pesisir timur Sumatera, akan diikuti pembangunan ruas tol penghubung (feeder) seperti Tol Padang-Pekanbaru dan Bengkulu-Palembang,” jelasnya.
Jalan tol Trans Sumatera yang terdiri dari 24 ruas dengan total panjang mencapai 2.704 km yang terdiri dari 2.004 km jalan tol di Pantai Timur dan 700 km jalan tol penghubung (feeder) diantaranya Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Palembang Indralaya, dan Pekanbaru-Padang.
"Di luar APBN, kebutuhan investasi untuk pembangunan ruas tol di Sumatera mencapai Rp130 triliun," tegas Menteri Basuki.
(gir)