Belajar Menangani 'Fraud' Asuransi dari Jepang

Christine Novita Nababan , CNN Indonesia | Jumat, 13/10/2017 16:43 WIB
Belajar Menangani 'Fraud' Asuransi dari Jepang Di Jepang, asosiasi asuransi umumnya memiliki unit khusus yang menangani klaim. Ada 32 ribu staf ahli khusus penangan klaim di 1.600 kantor khusus klaim. (CNN Indonesia/Christine Nababan).
Nusa Dua, CNN Indonesia -- Industri asuransi Tanah Air agaknya perlu belajar menangani praktik curang (fraud) dari industri asuransi Jepang. Meski industri asuransi Indonesia belum memiliki data sahih terkait fraud, kenyataannya tren kejahatan asuransi terus meningkat.

Tengoklah, mengacu data sementara yang dirilis Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), ada 460 nama orang yang dicurigai sebagai teroris oleh Polri, satu kasus kejahatan asuransi oleh karyawan (internal) dan tujuh kasus yang dilakukan oleh agen atau tenaga pemasar.

Boleh dibilang industri asuransi Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara maju. Jepang misalnya, Asosiasi Asuransi Umum Jepang (GIAJ) bahkan telah sejak lama mengkompilasi data dan pertukaran informasi terhadap kecenderungan dan kecurigaan fraud.


Mamoru Otsubo, perwakilan dari GIAJ mengungkapkan, kecenderungan fraud umumnya apabila seseorang memiliki beberapa polis asuransi, memiliki nilai pertanggungan dalam jumlah besar, dan mengajukan klaim terus menerus.

“Data itu dibagikan dan dipertukarkan sesama perusahaan asuransi anggota GIAJ sebagai upaya pencegahan fraud, di samping melakukan edukasi dan sosialisasi,” ujarnya di Indonesia Rendevouz 23rd AAUI, Nusa Dua, Jumat (13/10).

Data itu, lanjut Otsubo, mencakup kontrak, data klaim, data pemegang polis dan obyek asuransi. Data tersebut sangat dirahasiakan dan akses terbatas di internal GIAJ saja. Artinya, hanya orang terdaftar yang bisa mengakses informasi tersebut.


Selain pertukaran data dan informasi, GIAJ juga menyebar 32 ribu staf ahli khusus penanganan klaim di 1.600 kantor khusus penanganan klaim. Sehingga, apabila permohonan klaim kecenderungannya fraud, ada tim khusus yang melakukan pemeriksaan lanjutan.

Hal itu belum berlaku di Indonesia. AAUI sebagai payung organisasi asuransi umum saja baru membentuk AAUI Checking pada Desember 2016 lalu atau berarti baru berjalan 10 bulan. AAUI Checking ini adalah wadah perusahaan asuransi berbagi data dan informasi.

“Selain itu, industri asuransi dalam negeri belum punya unit khusus yang menangani klaim. Mungkin, perusahaan-perusahaan asuransi besar punya ya, tetapi kebanyakan belum,” tutur Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Nasrullah.


Menurut Nasrullah, beberapa upaya penting dalam pengendalian fraud, di antaranya, pengawasan aktif dari manajemen, unit khusus menangani fraud, serta kontrol dan monitoring.

Direktur Pefindo Yohanes Arts Abimanyu bilang, selain AAUI Checking, sebaiknya industri asuransi umum juga memeriksa rekam jejak calon nasabah sebelum menerbitkan polis.

“Misalnya, calon pemegang polis punya layanan jasa keuangan apa saja, termasuk di bank dan lain-lain. Selama ini apakah ada transaksi yang mencurigakan. Jadi, diukur risikonya, seperti bank mau beri kredit,” imbuh dia.